Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Berencana Bawa Masalah Santunan Gagal Ginjal Akut ke Presiden

Kompas.com - 28/03/2023, 19:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku berencana membawa masalah santunan gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan jika masalah santunan ini tidak selesai di level Menteri Koordinator (Menko). Adapun sejauh ini, ia sudah menyampaikan usulan santunan gagal ginjal akut kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menko lantas menyampaikannya kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Namun belakangan, Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk memberikan santunan.

"Kalau nanti ada ketidaksepakatan, ini kan tadi udah dibawa ke level Menko. Jadi di level Menko kan tidak selesai. Kalau Pak Charles (Wakil Ketua Komisi IX) tanya ke saya, ya saya pasti karena sudah janji akan beresin ini, akan naik ke level di atas Menko, itu aja sih, Pak Charles," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Saling Lempar Santunan Korban Gagal Ginjal, Mensos hingga Menkes Dicap Tidak Santun

"Kalau ternyata memang tidak bisa selesai kan di atas Menko masih ada satu lagi. Karena pemerintah itu kan kepala pemerintahannya bapak Presiden," imbuh Budi.

Budi menyampaikan, sebelum meminta 'bantuan' kepada Presiden, ia akan lebih dulu kembali berusaha berkoordinasi dengan Menko Muhadjir.

Ia berharap, masalah santunan ini bisa selesai di level kementerian.

"Saya akan cari jalan untuk bisa menyelesaikan ini. Saya harus putar lagi lah kita coba selesaikan dengan Menko," tutur Budi.

Baca juga: Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Sejatinya, kata Budi, kalaupun uang santunan boleh berasal dari Kemenkes, ia akan menyiapkannya. Namun, Budi menyadari masalah santunan tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkes.

Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut antar kementerian yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK. Namun dalam perjalanannya, ada lika-liku di pemerintahan.

"Kita di eselon I sendiri sih, sebenarnya part-nya itu sudah cukup baik. Ini ada sedikit pemerintahan yang memang lika-likunya itu kan sama kayak di DPR juga ada lika likunya," ungkap Budi.

"Tapi di kita kan satu kepala, kepalanya di presiden. Kalau levelnya saya enggak sampai, kita naik satu level lagi ke Pak Presiden," kata Budi lagi.

Baca juga: Soal Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut, Mensos Risma: Duit dari Mana? Berat Biayanya

Lebih lanjut, dia menyatakan akan membereskan masalah gagal ginjal akut sampai selesai. Janji ini pun sempat dia sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya.

"Tapi janji saya kepada teman-teman di Komisi IX itu kita akan beresin sampai ke ujung. Begitu Pak Charles mudah-mudahan bisa menjawab," tandas Budi.

Diketahui, pernyataan Budi soal santunan dalam rapat kerja menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Halaman:


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com