Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2023, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menganggap ajakan Jusuf Kalla (JK) kepada Partai Golkar untuk merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merupakan hal biasa.

Menurut Yandri, saling mengajak menjadi hal biasa dalam dinamika politik Pemilu 2024.

"Kalau ajak-mengajak kan biasa sekarang kan. Semua ajak ini, ajak itu, ajak, biasa. Namanya ajak kan, biasa itu. Sekali lagi ini masih sangat dinamis semua masih bisa terbuka," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

"Siapa bergabung dengan siapa, siapa yang diajak, siapa yang ngajak, itu biasa," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Bagi PAN, menurut Yandri, proses menuju Pilpres tidak dianggap tabu, termasuk soal ajakan tokoh politik terhadap partai ke koalisi lain.

Menurut dia, apa pun yang terjadi terhadap proses Pilpres 2024 ke depan masih mungkin terjadi, termasuk peta perubahan koalisi.

"Semua masih sangat memungkinkan untuk mencapai sebuah kesepakatan," kata dia.

Kendati demikian, Yandri menyatakan bahwa PAN akan duduk bersama partai-partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebelum menentukan langkah koalisi ke depan.

"Jadi, bagi PAN juga terbuka untuk melakukan dialog atau komunikasi dengan semua partai politik, tentu yang kami jaga di KIB, Golkar, PAN, dan PPP," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Beri Arahan untuk Usung Anies Capres? Ini Kata Golkar

"Apakah nanti akan ada perubahan, terbuka untuk ada perubahan, bilamana pembicaraan itu menemui titik temu kan, ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dijadikan komitmen untuk dibawa ke KPU Pusat," ujar Yandri.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, bukan tidak mungkin Kalla memberikan arahan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mempertimbangkan memperbesar koalisi dengan merapat ke KPP.

Hal ini disampaikannya ketika ditanya soal pertemuan Airlangga dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara buka puasa bersama (bukber) di Nasdem Tower, Sabtu kemarin yang turut dihadiri Kalla.

Menurut Doli, wajar saja jika Kalla memberikan arahan sebagai politisi senior Partai Golkar.

"Saya kira pasti ya (beri arahan), senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Akan tetapi, Doli menegaskan bahwa arahan itu belum menjadi kesepakatan.

Menurut dia, arahan Kalla masih akan dibicarakan antara Golkar dan KPP.

"Tapi, semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai," ujar Doli.

Ketua Komisi II DPR ini menyampaikan, arahan Kalla tentu akan dibicarakan bersama petinggi-petinggi yang merupakan Ketua Dewan Partai Golkar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 4 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Nasional
Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Nasional
Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Nasional
Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Nasional
LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Nasional
Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Nasional
BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Nasional
Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan 'Status Quo'

Ingin Deklarasi Cawapres Anies Juni, Demokrat: Kita Bertarung Melawan "Status Quo"

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

MK Diminta Pertimbangkan Konteks Politik Terkini dalam Putuskan Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com