Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 13:27 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said mengatakan, pihaknya menghormati keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tidak dikait-kaitkan dengan pencarian calon wakil presiden Anies Baswedan. 

Sebelumnya, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan tak mau diseret-seret dalam politik praktis terkait pencarian cawapres Anies.

“Secara institusi NU, dan Muhammadiyah kita jaga, dan kita hormati untuk tidak terbawa dalam politik praktis, termasuk pencalonan presiden atau wakil presiden,” ujar Sudirman pada Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Keengganan PBNU Masuk dalam Riuhnya Pencarian Cawapres Anies Baswedan

Meski begitu, ia menyatakan bahwa organisasi massa besar seperti NU dan Muhammadiyah selama ini dikenal selalu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

Sebab, organisasi tersebut begitu besar dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

“Sangat wajar bila dari keduanya lahir pemimpin-pemimpin teruji seperti Gus Dur, Buya Syafi’i Maarif, Kyai Ma’ruf Amin dan lain-lain,” ucap dia.

Menurut dia, tak bisa dipungkiri jika dari kedua organisasi itu akhirnya muncul potensi pemimpin nasional masa depan.

Hal tersebut menjadi referensi bagi Tim Delapan KPP untuk mencari pasangan Anies.

“Dalam memperluas sumber talenta kepemimpinan, Tim Delapan mendengar masukan dari berbagai tokoh, dan pemimpin organisasi,” kata dia.

Saat ini, Tim Delapan KPP bersama Anies tengah melakukan pencarian figur cawapres.

Baca juga: Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Sudirman sempat menyinggung tokoh NU yang dinilai patut dipertimbangkan untuk menjadi pasangan Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara PKS M Kholid pun menyatakan tak ada resistensi dari PKS untuk menerima wacana tersebut.

Menurut dia, sebagai organisasi Islam terbesar, tokoh NU memang layak untuk masuk dalam radar pencalonan wakil presiden.

“Jadi wajar jika tokoh NU menjadi alternatif yang memiliki daya tarik,” tutur Kholid, dikonfirmasi Sabtu (25/3/2023).


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com