Sama seperti Tim Anies, PKS Nilai Tokoh NU Punya Daya Tarik sebagai Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama dengan perwakilan tim Anies Baswedan soal tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan, tokoh NU pun masuk radar kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies.

“NU organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan memiliki kiprah yang panjang, dan besar pengaruhnya bagi rakyat Indonesia,” sebut Kholid kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: PKS Ungkap Ada Parpol Parlemen yang Tawarkan Ketua Umumnya Jadi Cawapres Anies

“Jadi wajar jika tokoh NU menjadi alternatif yang memiliki daya tarik,” sambung dia.

Namun, ia mengatakan bakal menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres di tangan Anies.

Pasalnya, hal itu termasuk dalam poin yang disepakati dalam nota kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Apalagi, dalam nota kerja sama itu terdapat lima kriteria pemilihan cawapres.

“Siapa pun calonnya asal sesuai dengan lima kriteria yang sudah disepakati itu kami dukung,” imbuh dia.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Adapun lima kriteria cawapres yang diatur dalam nota kesepakatan pembentukan KPP adalah, pertama, berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dan tingkat kerentanan politik yang rendah.

Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi.

Ketiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Keempat, memiliki visi yang sama dengan calon presiden, dan kelima adalah berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.

Sebelumnya, perwakilan Anies, Sudirman Said menyatakan bahwa tokoh NU layak untuk menjadi cawapres Anies.

Baca juga: PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria tersebut, Sudirman menuturkan, pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

“Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya backage, atau beban urusan hukum itu ya pasti repot,” ucapnya di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

“Itu kita timbang semuanya dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. Insya Allah waktunya masih cukup,” pungkas dia.