Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2023, 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih mungkin berubah hingga masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada Oktober mendatang.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, bongkar pasang koalisi itu bergantung pada manuver PDI Perjuangan.

"Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres.

Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikukuh ingin supaya ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang jadi calon RI-1.

Sementara, PAN dan PPP seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

"Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres," ujar Ari.

Baca juga: PDI-P: Dua Periode dengan Jokowi, Semua Parpol Merasa Nyaman

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan.

Sebab, Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, jadi capres. Sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, setidaknya jadi calon RI-2.

Padahal, dari gelagatnya, Gerindra tampak menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo.

Persoalan sama juga dihadapi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

Baca juga: Soal Hari Baik Megawati Umumkan Capres, Sekjen PDI-P Singgung Sabtu Pahing 24 Juni

Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher.

Alotnya perdebatan soal cawapres itu diduga jadi akar masalah sehingga bakal Koalisi Perubahan tak kunjung diresmikan sampai sekarang.

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," kata Ari.

Bersamaan dengan itu, Ari yakin, seluruh koalisi partai politik saat ini masih menunggu langkah PDI-P terkait pencapresan.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang, suara PDI-P dinilai sangat berarti.

Jika capres yang dijagokan partai banteng dianggap menjanjikan, tak menutup kemungkinan partai-partai yang semula sudah berkoalisi, bermanuver merapat ke PDI-P.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Adapun hingga kini PDI-P belum angkat bicara soal kandidat capres Pemilu 2024. Ditegaskan berulang kali oleh elite partai banteng, kewenangan pencapresan ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Namun demikian, sejauh ini ada dua kader PDI-P yang dianggap mumpuni, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tak ada seorang pun di internal partainya uang bida memastikan momentum strategis partai, termasuk deklarasi capres, selain Megawati.

"Ya jadi momentum-momentum strategis itu hanya Bu Mega yang memutuskan, dan itu result dari berbagai aspek, termasuk kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB Bertemu Pejabat Pemerintah Estonia, Bahas soal Pelayanan Publik Digital

Menpan-RB Bertemu Pejabat Pemerintah Estonia, Bahas soal Pelayanan Publik Digital

Nasional
Jokowi Cawe-cawe Pemilu tetapi Janji Hormati Pilihan Rakyat

Jokowi Cawe-cawe Pemilu tetapi Janji Hormati Pilihan Rakyat

Nasional
PDI-P Pertanyakan Dasar Pernyataan Denny Indrayana soal Putusan Sistem Pemilu

PDI-P Pertanyakan Dasar Pernyataan Denny Indrayana soal Putusan Sistem Pemilu

Nasional
KPK Duga Windy Idol Terima Uang Terkait Jual Beli Perkara di MA

KPK Duga Windy Idol Terima Uang Terkait Jual Beli Perkara di MA

Nasional
Ratusan Relawan Dukung Bobby Nasution Jadi Gubernur Sumut

Ratusan Relawan Dukung Bobby Nasution Jadi Gubernur Sumut

Nasional
KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pemilu 2024

KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pemilu 2024

Nasional
Penjelasan Istana soal Cawe-cawe yang Dimaksud Presiden Jokowi

Penjelasan Istana soal Cawe-cawe yang Dimaksud Presiden Jokowi

Nasional
Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu, Ketua KPU: Yang Sekarang Infonya Benar atau Tidak, 'Wallahualam'...

Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu, Ketua KPU: Yang Sekarang Infonya Benar atau Tidak, "Wallahualam"...

Nasional
PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama

PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama

Nasional
Pemerintah Segera Luncurkan Golden Visa untuk WNA Bertalenta

Pemerintah Segera Luncurkan Golden Visa untuk WNA Bertalenta

Nasional
Mahfud MD: 'Flexing' Tak Langgar Hukum, tetapi Langgar Moral

Mahfud MD: "Flexing" Tak Langgar Hukum, tetapi Langgar Moral

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Minta Polisi Usut Kebocoran Putusan MK | SBY Sebut Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

[POPULER NASIONAL] Mahfud Minta Polisi Usut Kebocoran Putusan MK | SBY Sebut Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

Nasional
KPU Optimistis MA Tolak Kasasi Prima soal Penundaan Pemilu

KPU Optimistis MA Tolak Kasasi Prima soal Penundaan Pemilu

Nasional
Memperkuat 'Party-ID' Lewat Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Memperkuat "Party-ID" Lewat Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan Juni 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan Juni 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com