JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih mungkin berubah hingga masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada Oktober mendatang.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, bongkar pasang koalisi itu bergantung pada manuver PDI Perjuangan.
"Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres.
Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikukuh ingin supaya ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang jadi calon RI-1.
Sementara, PAN dan PPP seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.
"Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres," ujar Ari.
Baca juga: PDI-P: Dua Periode dengan Jokowi, Semua Parpol Merasa Nyaman
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan.
Sebab, Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, jadi capres. Sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, setidaknya jadi calon RI-2.
Padahal, dari gelagatnya, Gerindra tampak menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo.
Persoalan sama juga dihadapi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.
Baca juga: Soal Hari Baik Megawati Umumkan Capres, Sekjen PDI-P Singgung Sabtu Pahing 24 Juni
Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher.
Alotnya perdebatan soal cawapres itu diduga jadi akar masalah sehingga bakal Koalisi Perubahan tak kunjung diresmikan sampai sekarang.
"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," kata Ari.
Bersamaan dengan itu, Ari yakin, seluruh koalisi partai politik saat ini masih menunggu langkah PDI-P terkait pencapresan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.