Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan "Endorse" Prabowo, Nasdem Minta Tahu Diri, Demokrat Ingatkan Tak Jegal-menjegal

Kompas.com - 24/03/2023, 08:42 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang seolah meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikritik oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Budi Gunawan dianggap berkomentar tak sesuai tempatnya.

Saat menghadiri peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023), Budi Gunawan mengatakan bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Jokowi dan Prabowo hadir dalam acara tersebut. 

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata dia saat itu.

Baca juga: Ada Tendensi Politik, Pernyataan Budi Gunawan yang Endorse Prabowo Dinilai Langgar Asas Intelijen

Nasdem minta tahu diri

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Budi Gunawan tahu diri.

Menurut dia, BIN tak semestinya ikut campur mengurus konstetasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, sebagai lembaga negara, BIN seharusnya mengurus politik tingkat atas yang terkait urusan bangsa dan negara, bukan malah ambil bagian dari politik tingkat bawah, yaitu kontestasi antar-capres.

“Setiap orang terikat dengan institusi yang dia wakili, untuk kemudian orang-orang sadar posisi bahwasanya setiap jabatan itu harus bebas nilai,” tutur Willy kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

“Tidak bisa statement sembarangan, enggak bisa tampil sembarangan,” ucap dia.

Baca juga: Soal Pernyataan Budi Gunawan Aura Jokowi ke Prabowo, Hasto: Tugas Pemimpin Mentransformasikan...

Ia pun menyampaikan bahwa urusan pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik (parpol).

Willy mewajarkan referensi atau pilihan politik seseorang. Namun, sebagai pejabat publik, lebih baik Budi Gunawan tahu posisinya dan menahan dengan tidak tak turut berkomentar.

“Masing-masing sebagai warga negara punya referensi sah-sah saja, tapi yang tidak boleh adalah bagaimana masuk dalam arus ini (pencapresan),” kata dia.

Tanggapan Demokrat

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap semua warga negara berhak untuk menjadi capres.

Hal itu bisa ditempuh tanpa mendapatkan dukungan dari presiden yang sedang berkuasa.

Baca juga: Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Ia menuturkan, konstitusi telah memberikan amanah pengusungan capres-cawapres ditentukan oleh parpol.

“Bukan kemauan dari presiden sebelumnya,” ujar Herzaky.

Terakhir, ia meminta agar tak ada upaya penjegalan pada parpol pengusung figur capres yang tak disukai oleh sejumlah pihak.

“Janganlah ada upaya cekal mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres-cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com