Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/03/2023, 21:04 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 25 perwakilan kelompok atau class action keluarga korban gagal ginjal akut yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengaku belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah.

Hal itu diungkapkan anggota tim advokasi gugatan ini, Siti Habiba, menanggapi tidak adanya anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu korban gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) tersebut.

Menurut Habiba, Kemensos adalah Kementerian yang ikut sepakat bertanggung jawab dalam peristiwa yang menyebabkan ratusan anak mengalami gagal ginjal usai mengonsumsi obat sirup mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) ini.

"Saya menanggapinya agak lucu, karena Kemensos kan ikut rapat tanggal 15 Februari 2023 bersama Kementerian lain yang dikoordinir oleh Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," kata Habiba kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Tak Ada Anggaran Santunan Korban Gagal Ginjal, Menko PMK: Diupayakan Pakai Dana yang Lain

"Artinya kesepakatan soal tanggung jawab itu sudah selesai saat rapat," ujar anggota tim advokasi gagal ginjal yang kini gugatannya diterima oleh PN Jakarta Pusat itu.

Habiba menilai, terbitnya surat dari Menko PMK kepada Menteri Sosial (Mensos) tertanggal 6 Maret 2023 untuk memberikan bantuan kepada korban gagal ginjal adalah tindak lanjut dari pertemuan tanggal 15 februari 2023.

Oleh sebab itu, tim advokasi tidak dapat memahami pernyataan Mensos Tri Rismaharini yang mengaku tidak memiliki uang untuk menindaklanjuti surat dari Menko PMK.

"Jadi sudah tidak ada alasan mensos berdalih seperti itu. Kondisi ini menggambarkan seolah tidak ada komunikasi yang baik antar lembaga negara karena saling lempar tanggung jawab," kata Habiba.

Seperti diketahui, persoalan bantuan pasien gagal ginjal masih dikeluhkan pihak keluarga karena belum ada santunan dari pemerintah. Setidaknya sudah ratusan korban gagal ginjal yang diakibatkan keracunan obat sirup yang mengandung EG/DEG.

Risma mengakui dirinya telah menerima data pasien gagal ginjal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, karena tak adanya anggaran, Kemensos pun akhirnya mengadukan hal ini ke Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Kami enggak ada uang kalau terus menerus. makanya saya sudah matur ke Pak Menko PMK, 'Pak, kami enggak ada uang. Kalau (dikasih santunan) satu kali, terus dia cuci ginjal lagi, terus dari mana duitnya?'," kata Risma saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

"Sudah (dapat data dari Kemenkes). Cuma ini nanti saya akan jawab resmi bahwa kami enggak punya anggaran untuk itu," ungkap Risma.

Baca juga: Saling Lempar Tanggung Jawab Bantuan Korban Gagal Ginjal Akut...

Biasanya, kata Risma, uang santunan diambil dari balai-balai Kemensos. Namun saat ini, anggaran di balai sudah turun hingga Rp 300 miliar. Anggaran bencana pun turun sekitar 50 persen.

"Ini saja aku juga bingung karena kemarin case Kanjuruhan itu enggak terduga sekian ratus itu kami harus biayai. Habis uangnya ini, sudah minus itu, jadi (uang) santunan itu sudah minus," tutur Risma.

Adapun balai-balai itu merupakan tempat rehabilitasi, di dalamnya banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak telantar, orang telantar, hingga anak yang bermasalah dengan hukum.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com