Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Deklarasi Koalisi Pendukung Anies Batal, Kenapa?

Kompas.com - 23/03/2023, 16:28 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dua kali rencana deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) batal digelar.

Sebelumnya, kerja sama antar parpol yang bakal diberi nama Koalisi Perubahan itu pernah diusulkan digelar 10 November 2023 oleh Partai Nasdem.

Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat belum sepakat.

Kala itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan kedua parpol tersebut masih perlu waktu untuk menjalankan mekanisme internal masing-masing.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” ungkap Willy ditemui di Gedung DPR RI, 7 November 2022.

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambung dia.

Berjalannya waktu, akhirnya Demokrat dan PKS telah selesai berproses di internalnya masing-masing, dan memutuskan untuk ikut mengusung Anies sebagai capres.

Baca juga: Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Sedangkan Nasdem menyatakan hanya menunggu langkah dari dua calon mitranya tersebut, sebab partai besutan Surya Paloh itu sudah pernah mengusulkan waktu deklarasi sebelumnya.

Awak media sempat mendapatkan undangan untuk menghadiri deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (22/3/2023) malam.

Namun, tak lama berselang, undangan tersebut diralat, dan deklarasi koalisi kembali batal  dilakukan.

Alasan Demokrat dan PKS

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan deklarasi koalisi urung dilakukan karena terlalu larut.

Sebab, Presiden PKS Ahmad Syaikhu baru menandatangani nota kesepakatan koalisi pada Kamis malam pukul 22.00 WIB.

Proses itu dilakukan setelah Anies mendatangi Syaikhu di kantor DPP PKS.

“Semula akan diumumkan tadi malam, tapi karena secara pertimbangan waktu sudah larut, dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadhan maka niat tersebut kita reschedule,” tutur Sohibul dikonfirmasi Kompas.com.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menuturkan momentum deklarasi koalisi dianggap kurang tepat dilakukan Rabu malam.

“Kebetulan semalam shalat taraweh pertama malam ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ucap dia.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Namun, Didik mengklaim tak ada hambatan berarti dari pembatalan deklarasi koalisi tersebut.

Ketiga parpol, lanjut dia, tetap solid dan bakal membicarakan ulang momentum deklarasi.

“Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis saja. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com