Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Jokowi Berhentikan Gazalba Saleh, MA Bicara Soal Aturan UU

Kompas.com - 23/03/2023, 14:59 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menegaskan, pemberhentian seorang hakim agung telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) tentang MA.

Hal itu disampaikan Juru Bicara MA, Suharto menanggapi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan hakim agung Gazalba Saleh.

Adapun permintaan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani setelah Gazalba Saleh resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

"Prinsip Undang-Undang Mahkamah Agung sudah megatur dengan jelas tentang tata cara pemberhentian dan pemberhentian sementara Hakim anggota pada MA," kata Suharto kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Kendati demikian, kata Suharto, ia akan mengecek apakah ada surat tembusan atas usulan DPR atau surat keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian tersebut.

"Saya masih nunggu konfirmasi dari Biro Kepegawaian tentang usulan dan Keppres-nya supaya akurat dan pasti," jelas juru bicara yang juga hakim agung itu.

Di sisi lain, Suharto menjelaskan, MA sejak awal Gazalba Saleh disebut terlibat kasus yang ditangani KPK sudah mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Bahkan, tiga hari sebelum ditahan oleh Komisi Antirasuah, status hakim agung Gazalba Saleh telah nonaktif.

"Bahwa MA telah mengusulkan pemberhetian sementara terhadap hakim agung Dr Gazalba Saleh SH MH dengan suratnya tertanggal 16 November 2022 dan Presiden telah mengeluarkan Keppres tanggal 7 Desember 2022," papar Suharto.

"Memberhentikan sementara sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung atas nama Dr Gazalba Saleh SH MH terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2022 dan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung," jelasnya.

Untuk diketahui, ketentuan pemberhentian hakim agung diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.

Baca juga: DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Di dalam Pasal 11 diatur mengenai ketentuan pemberhentian dengan hormat karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, telah berusia 70 tahun, atas permintaan sendiri secara tertulis, sakit jasmani dan rohani selama tiga bulan berturut-turut, serta tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Sementara, di dalam Pasal 11A disebutkan bahwa hakim agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama tiga bulan berturut-turut.

Selain itu, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

Baca juga: KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Diberitakan sebelumnya, usulan pemberhentian Gazalba Saleh disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com