Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Tinggalkan Gerindra jika Prabowo Pilih Ganjar, PKB: Tak Bisa Berandai-andai

Kompas.com - 22/03/2023, 15:26 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDI-P) untuk Pilpres 2024 terus bergulir. Bahkan, PDI-P kini mulai 'melunak' terkait wacana tersebut, setelah sebelumnya menolak keras.

Adapun Partai Gerindra saat ini berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana PKB juga ngotot ingin mengusung ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), maju sebagai capres atau cawapres. Sedangkan PDI-P bisa sendirian menentukan pasangan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai apapun.

Lantas, apakah PKB akan meninggalkan Gerindra apabila Prabowo pada akhirnya betul-betul memilih Ganjar sebagai pendampingnya di 2024 nanti? Menjawab pertanyaan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku belum bisa memastikan skenario tersebut.

"Belum tahu. Karena tidak bisa berandai-andai," ujar Daniel saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Endorsement Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Daniel mengingatkan bahwa sejauh ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra-PKB masih berpotensi mengusung Prabowo-Cak Imin. Apalagi, Gerindra dan PKB telah membangun sekretariat bersama (sekber) untuk pemenangan Pilpres 2024.

Gerindra pun mengakui kalau cawapres terkuat untuk Prabowo adalah Cak Imin.

Sementara itu, terkait hasil ijtima ulama yang meminta Cak Imin mendeklarasikan capres-cawapres sebelum Ramadhan 2023, Daniel mengindikasikan hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab, Cak Imin saat ini disebut sedang sibuk. Sementara 1 Ramadan 1444 H akan jatuh besok, Kamis 24 Maret.

"Kita tunggu saja. Tapi jadwal Cak Imin juga lagi full keliling," imbuhnya.

PDI-P 'melunak' soal Prabowo-Ganjar

Sikap PDI-P atas wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pelan-pelan mulai melunak.

Awalnya, PDI-P menolak keras atas wacana tersebut dan bersikeras mendorong kadernya maju sebagai calon presiden (capres), bukan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Akan tetapi, sikap PDI-P baru-baru ini mulai berubah. Bahkan, petinggi PDI-P tak mempermasalahkan atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Meski awalnya bersikeras menolak skema Prabowo-Ganjar, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto belakangan memperlihatkan sikap melunaknya atas wacana tersebut.

Bahkan, Hasto menyiratkan sikap penolakannya yang berlahan berubah dan memaklumi atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Walaupun begitu, Hasto mengatakan bahwa apabila menggunakan prinsip senioritas, maka bisa saja muncul wacana lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com