Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/03/2023, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDI-P) untuk Pilpres 2024 terus bergulir. Bahkan, PDI-P kini mulai 'melunak' terkait wacana tersebut, setelah sebelumnya menolak keras.

Adapun Partai Gerindra saat ini berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana PKB juga ngotot ingin mengusung ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), maju sebagai capres atau cawapres. Sedangkan PDI-P bisa sendirian menentukan pasangan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai apapun.

Lantas, apakah PKB akan meninggalkan Gerindra apabila Prabowo pada akhirnya betul-betul memilih Ganjar sebagai pendampingnya di 2024 nanti? Menjawab pertanyaan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku belum bisa memastikan skenario tersebut.

"Belum tahu. Karena tidak bisa berandai-andai," ujar Daniel saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Endorsement Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Daniel mengingatkan bahwa sejauh ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra-PKB masih berpotensi mengusung Prabowo-Cak Imin. Apalagi, Gerindra dan PKB telah membangun sekretariat bersama (sekber) untuk pemenangan Pilpres 2024.

Gerindra pun mengakui kalau cawapres terkuat untuk Prabowo adalah Cak Imin.

Sementara itu, terkait hasil ijtima ulama yang meminta Cak Imin mendeklarasikan capres-cawapres sebelum Ramadhan 2023, Daniel mengindikasikan hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab, Cak Imin saat ini disebut sedang sibuk. Sementara 1 Ramadan 1444 H akan jatuh besok, Kamis 24 Maret.

"Kita tunggu saja. Tapi jadwal Cak Imin juga lagi full keliling," imbuhnya.

PDI-P 'melunak' soal Prabowo-Ganjar

Sikap PDI-P atas wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pelan-pelan mulai melunak.

Awalnya, PDI-P menolak keras atas wacana tersebut dan bersikeras mendorong kadernya maju sebagai calon presiden (capres), bukan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Akan tetapi, sikap PDI-P baru-baru ini mulai berubah. Bahkan, petinggi PDI-P tak mempermasalahkan atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Meski awalnya bersikeras menolak skema Prabowo-Ganjar, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto belakangan memperlihatkan sikap melunaknya atas wacana tersebut.

Bahkan, Hasto menyiratkan sikap penolakannya yang berlahan berubah dan memaklumi atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Walaupun begitu, Hasto mengatakan bahwa apabila menggunakan prinsip senioritas, maka bisa saja muncul wacana lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com