Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan tokoh agama mendeklarasikan Pemilu 2024 damai dan menolak politisasi agama dalam acara Simposium Nasional Umat Beragama yang digelar PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Prof Syafiq A. Mughni.

"Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasioanl Umat Beragama, yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," kata Mughni membacakan isi deklarasi.

Baca juga: Di Sekolah Partai PDI-P, Mahfud: Kacau Bernegara kalau Enggak Ikut Konstitusi

Selain itu, para tokoh agama menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama, sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut mereka, politisasi agama akan melahirkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya dihindari.

"Demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mughni.

Sementara itu, Ketua Panitia Acara Simposium Nasional Irvansyah mengatakan, saat ini sudah memasuki tahun politik menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, semua pihak diminta mencermati dinamika politik nasional yang mulai menghangat.

"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang  mengatasnamakan agama," kata Irvansyah.

Baca juga: Politisasi Agama Jadi Sorotan Komnas HAM dalam Pemilu 2024

Adapun Simposium ini digelar DPP PDIP melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Acara turut didukung para tokoh agama yakni Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom.

Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.

Berikut isi lengkap pernyataan Deklarasi Dukungan Kampanye Pemilu Tanpa Politisasi Agama:

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tanah air Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar dan majemuk, dengan populasi lebih dari seperempat milyar jiwa.

Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, di dalamnya terhimpun sekitar 17.000 pulau diatas hamparan laut lebih 3 juta km2, dengan keragaman penghuni tidak kurang dari 1.300 suku, ratusan agama dan atau kepercayaan, dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula.

Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia.

Baca juga: Bawaslu Waspadai Politik Uang Bermodus Kegiatan Agama Selama Ramadhan

Sejarah bangsa kita telah membuktikan bahwa Pancasila telah benar-benar menjadi ideologi yang telah memersatukan kesadaran kita sebagai satu bangsa, dalam sebuah Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasioanl Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama.

Kami sadar bahwa diskriminasi dan politisasi agama, sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila, dan pada gilirannya akan melahirkan disintegrasi bangsa.

Untuk itu, maka segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya kita hindari, demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta 21 Maret 2023.