Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2023, 17:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tetap mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Muhamin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Daniel Johan mengatakan, isu mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai cawapres tidak pernah muncul dalam koalisi.

"Yang pasti baik dari Gerindra maupun dari PKB tidak akan muncul calon lain, Cak Imin dan Prabowo," ujar Daniel saat ditemui di Kantor DPP PKB, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Selain itu, kata Daniel, pasangan Prabowo-Cak Imin merupakan hasil amanat muktamar yang tidak bisa diubah begitu saja.

"Sehingga baik Gerindra maupun PKB sama-sama membawa amanah sehingga tidak ada calon lain dan posisi kami saling menguatkan," imbuh dia.

Dia menegaskan, tak pernah ada pembahasan opsi Ganjar Pranowo sebagai pengganti Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo.

PKB juga tidak mempermasalahkan terkait dengan kedekatan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto.

Begitu juga dengan kedekatan presiden Joko Widodo dengan Ganjar yang diisukan sebagai bentuk endorse agar Ganjar maju dalam kontestasi pilpres 2024.

"Itu hal yang etis dan normatif kan, karena Pak Ganjar sebagai Gubernur," imbuh dia.

Baca juga: Tampil Akrab Saat Panen Raya, Ganjar Akui Punya Kedekatan dengan Prabowo

Wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo atau Ganjar-Prabowo untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mengemuka.

Litbang Kompas menganalisis komposisi mana yang lebih menguntungkan, apakah Prabowo di posisi calon presiden (capres) dan Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres), atau sebaliknya.

Secara umum, survei memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar unggul ketimbang Prabowo.

Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang saat menghadiri panen raya di Kebumen, Kamis (9/3/2023).Dokumentasi/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang saat menghadiri panen raya di Kebumen, Kamis (9/3/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu mencatatkan tingkat elektoral 25,3-37,0 persen. Dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voter.

Sementara, elektabilitas Prabowo berada di angka 18,1-25,6 persen. Rinciannya, 9,4-10,6 persen merupakan strong voter, dan 8,7-15,0 adalah swing voter.

Baca juga: Raih Penghargaan pada Baznas Award 2023, Ganjar: Saya Berikan untuk Baznas Jateng

Dari kajian terhadap seluruh responden survei, jika Ganjar dicalonkan sebagai presiden, terdapat sekitar 7,8 persen yang menganggap Prabowo layak sebagai wakilnya.

Sebaliknya, jika Prabowo yang jadi capres, sebanyak 11,4 persen menganggap Ganjar layak jadi cawapresnya. Dengan mengacu data ini, dukungan bagi Prabowo menjadi lebih besar jika Ganjar ditempatkan sebagai cawapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com