Mahfud: Sekarang Noleh ke Mana Saja Ada Korupsi, Mengapa Dulu Kita Reformasi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa kasus korupsi di Indonesia sekarang terjadi di mana-mana.

Mahfud mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam sarasehan isu strategis “Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan” di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/3/2023).

“Sekarang saudara noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda (Indonesia), asuransi ada, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi?” kata Mahfud dalam acara yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Baca juga: Suara Jokowi-Maruf Amin soal Menkominfo Johnny Plate Terseret Korupsi

Mahfud lalu mencontohkan kasus korupsi di bidang pertambangan.

Ia mendapat informasi terkait kasus korupsi pertambangan itu dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

“Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang (warga) Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” tutur Mahfud.

Pernah suatu kali, Mahfud juga mendapatkan cerita dari Arifin Tasrif bahwa ratusan kapal batu bara yang akan melakukan ekspor dicegah oleh mafia.

Meskipun, Mahfud tidak menyebut siapa mafia tersebut.

Baca juga: Sosok Tasdi, Eks Napi Korupsi yang Sempat Diisukan Jadi Stafsus Mensos Risma

“Padahal Pak Arifin sudah menyatakan, semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan enggak boleh keluar lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada terjadi di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong,” kata Mahfud.

Mahfud menyebutkan, dari informasi yang ia peroleh, saat itu ada 126 kapal yang ditahan dan dimintai uang untuk berangkat ke Hong Kong.

Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan.

“Khususnya pertambangan mineral utama yang lebih kompleks,” kata Mahfud.