Alasan PKS "Walkout" di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan walkout dari rapat paripurna pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori menyatakan pihaknya bertindak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diperbaiki.

“(PKS) menghargai keputusan MK terkait UU Cipta Kerja yang memerintahkan agar memperbaiki proses di dalam penyusunan undang-undang,” sebut Bukhori dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

“Serta, melibatkan seluruh stakeholder, dan memperluas pendengaran, dan pandangan seluruh masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Ia menuturkan, PKS bakal menunjukan sikap konsistennya menolak Perppu Cipta Kerja.

“Fraksi PKS telah memberikan catatan-catatan kritis yang telah kami sampaikan di Panja, Baleg, dan di pembahasan-pembahasan cipta kerja,” tuturnya.

Bukhori akhirnya pamit undur diri bersama sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKS lainnya.

“Maka dengan segala hormat, kami Fraksi PKS menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022,” imbuh dia.

Baca juga: DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS Walkout

Diketahui DPR RI menggelar rapat paripurna ke-19 masa sidang IV tahun 2022–2023.

Terdapat lima agenda yang dibahas, salah satunya penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Perppu tersebut dikeluarkan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.