Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Kompas.com - 21/03/2023, 11:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SELAMA lebih dari 10 tahun terakhir, konflik di Laut China Selatan terus menjadi sorotan. Terutama, ketika China membangun pulau-pulau ‘buatan’ di tengah Laut China Selatan.

Bahkan, dalam waktu kurang dari dua tahun, China telah mengubah tujuh karang menjadi tujuh pangkalan militer, menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu wilayah laut paling kontroversial di dunia.

China, begitu pula rivalnya Amerika Serikat memang sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut. Pasalnya, kawasan tersebut diperkirakan mengandung 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan 10 persen sumber daya perikanan dunia.

Lebih penting lagi, sekitar 30 persen dari perdagangan maritim global melewati Laut China Selatan dalam perjalanannya menuju pelabuhan-pelabuhan di perdagangan penting di Asia Tenggara.

Selain itu, bagi negara-negara di sekitarnya, Laut China Selatan adalah sumber makanan utama, menyumbang 8 persen dari total produksi perikanan komersial dunia.

Kawasan ini bertanggung jawab memberi makan banyak negara berpenduduk terbesar saat ini, mulai dari 270 juta orang Indonesia hingga 1,4 miliar warga China. (Congressional Research Service, 2021).

Berkat aspek-aspek ini, Laut China Selatan menjadi wilayah maritim yang diperebutkan oleh lima negara, yaitu Filipina, Vietnam, China, Brunei, Taiwan, dan Malaysia.

Indonesia juga terbawa dalam masalah ini karena sebagian wilayah laut Indonesia juga diklaim China sebagai miliknya juga.

Latar belakang historis

Foto udara daratan buatan China, Karang Subi di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. AS menyebut Beijing akan membangun tujuh pangkalan militer di jalur laut yang disengketakan.AFP/TED ALJIBE Foto udara daratan buatan China, Karang Subi di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. AS menyebut Beijing akan membangun tujuh pangkalan militer di jalur laut yang disengketakan.
Sejarah Laut China Selatan memang panjang dan keruh. Selama berabad-abad, orang-orang dari berbagai komunitas di sekitarnya menangkap ikan dan mengarungi perairan itu sesuka hati.

Konflik utama di Laut China Selatan dimulai pada tahun 1279, ketika China menggambar peta teritorial pengaruhnya yang mencakup seluruh Laut China Selatan.

Sejak saat itu, kendali atas wilayah tersebut telah berpindah tangan antara kekuatan regional kemudian negara kolonial.

Namun, kebanyakan orang setuju bahwa sebagian besar masalah saat ini berasal dari Perjanjian San Francisco 1951, yang menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Dalam syarat penyerahannya, Jepang menyerahkan haknya atas pulau-pulaunya di Laut China Selatan, meninggalkan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut.

Tidak ada negara yang secara eksplisit diberikan kedaulatan atas perairan ini, dan China (Pemerintah Kuomintang) menegaskan keunggulannya dengan mengajukan klaim "Garis Sembilan Titik" (Nine-Dash Line) yang sekarang terkenal dengan cakupan hampir seluruh Laut China Selatan pada tahun 1947.

Pada 1982, hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tepat setelah itu, China menegaskan kembali Garis Sembilan Titiknya, menolak untuk mengklarifikasi batas garis ini, dan menolak klaim negara penggugat lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com