Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/03/2023, 20:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy merespons Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kedatangan tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Muhadjir mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam desakan ini.

Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR, Kemenpora, dan PSSI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Sejumlah Jalan di Jakpus Macet Imbas Demo Tolak Timnas U-20 Israel di Monas

Awalnya, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengingatkan bahwa penolakan atas kedatangan timnas Israel ke Indonesia bukanlah persoalan agama, melainkan penjajahan.

Apalagi, Indonesia juga tidak pernah bisa menerima penjajahan di muka bumi.

"Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan, karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini," ujar Nasir.

Baca juga: Ada Demo Tolak Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20 di Patung Kuda, Polisi Terapkan Pengalihan Lalu Lintas

Nasir menjelaskan, PKS ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang dimiliki, sehingga meminta agar kedatangan timnas Israel ke Indonesia ditolak.

Dirinya berharap Plt Menpora Muhadjir Effendy untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berpegang teguh pada konstitusi.

"Dan juga ingin saya sampaikan kepada Plt Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan," ucapnya.

Untuk itu, Nasir menegaskan kepada Muhadjir bahwa sikap Fraksi PKS jelas, di mana kedatangan timnas Israel harus ditolak.

Baca juga: Israel dan Politik Luar Negeri Indonesia

Nasir meyakini hal tersebut merupakan urusan FIFA. Hanya saja, kata dia, Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi yang ada pada saat ini.

"Jadi kalau kita menerima, secara tidak langsung seolah-olah kita menerima eksistensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita," jelas Nasir.

"Saya yakin Pak Plt Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terorism. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah negara lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita?" tukasnya.

Baca juga: Palestina Tak Tolak Timnas Israel, Dubes: Saya Yakin Dukungan Indonesia Tak Akan Pernah Berubah

Respons Plt Menpora

Muhadjir Effendy menyadari posisi pemerintah yang berkaitan dengan konstitusi terkait kedatangan timnas Israel ini.

Muhadjir menyatakan pemerintah masih melakukan pengkajian dan mempelajari desakan-desakan yang ada.

"Khusus untuk rencana pelaksanaan Piala Dunia U-20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi terkait dengan posisi pemerintah Indonesia berkaitan dengan mengamankan menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan UUD 1945 pembukaan dan alinea pertama. Jadi saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita lakukan kajian, sedang kita pelajari, kita koordinasikan," jelas Muhadjir.

Baca juga: Palestina Tidak Tolak Kedatangan Timnas Israel, Dubes: Tak Ada Kaitannya dengan Suka atau Tak Suka

Muhadjir menegaskan posisi pemerintah Indonesia dalam penegakan konstitusi sudah jelas.

Hanya saja, Indonesia saat ini sedang menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20.

"Posisi kita jelas. Jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan event itu. Dan saya kira kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com