Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Plt Menpora Buntut PKS yang Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Kompas.com - 20/03/2023, 20:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy merespons Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kedatangan tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Muhadjir mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam desakan ini.

Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR, Kemenpora, dan PSSI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Sejumlah Jalan di Jakpus Macet Imbas Demo Tolak Timnas U-20 Israel di Monas

Awalnya, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengingatkan bahwa penolakan atas kedatangan timnas Israel ke Indonesia bukanlah persoalan agama, melainkan penjajahan.

Apalagi, Indonesia juga tidak pernah bisa menerima penjajahan di muka bumi.

"Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan, karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini," ujar Nasir.

Baca juga: Ada Demo Tolak Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20 di Patung Kuda, Polisi Terapkan Pengalihan Lalu Lintas

Nasir menjelaskan, PKS ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang dimiliki, sehingga meminta agar kedatangan timnas Israel ke Indonesia ditolak.

Dirinya berharap Plt Menpora Muhadjir Effendy untuk menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berpegang teguh pada konstitusi.

"Dan juga ingin saya sampaikan kepada Plt Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan," ucapnya.

Untuk itu, Nasir menegaskan kepada Muhadjir bahwa sikap Fraksi PKS jelas, di mana kedatangan timnas Israel harus ditolak.

Baca juga: Israel dan Politik Luar Negeri Indonesia

Nasir meyakini hal tersebut merupakan urusan FIFA. Hanya saja, kata dia, Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi yang ada pada saat ini.

"Jadi kalau kita menerima, secara tidak langsung seolah-olah kita menerima eksistensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita," jelas Nasir.

"Saya yakin Pak Plt Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terorism. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah negara lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita?" tukasnya.

Baca juga: Palestina Tak Tolak Timnas Israel, Dubes: Saya Yakin Dukungan Indonesia Tak Akan Pernah Berubah

Respons Plt Menpora

Muhadjir Effendy menyadari posisi pemerintah yang berkaitan dengan konstitusi terkait kedatangan timnas Israel ini.

Muhadjir menyatakan pemerintah masih melakukan pengkajian dan mempelajari desakan-desakan yang ada.

"Khusus untuk rencana pelaksanaan Piala Dunia U-20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi terkait dengan posisi pemerintah Indonesia berkaitan dengan mengamankan menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan UUD 1945 pembukaan dan alinea pertama. Jadi saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita lakukan kajian, sedang kita pelajari, kita koordinasikan," jelas Muhadjir.

Baca juga: Palestina Tidak Tolak Kedatangan Timnas Israel, Dubes: Tak Ada Kaitannya dengan Suka atau Tak Suka

Muhadjir menegaskan posisi pemerintah Indonesia dalam penegakan konstitusi sudah jelas.

Hanya saja, Indonesia saat ini sedang menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20.

"Posisi kita jelas. Jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan event itu. Dan saya kira kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com