Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK Janji Tetap Independen Adili Sengketa Pemilu jika Keluarga Jokowi Terlibat

Kompas.com - 20/03/2023, 16:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjamin lembaganya tetap independen jika kelak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang melibatkan keluarga Presiden RI Joko Widodo.

Sebagai informasi, Anwar merupakan adik ipar orang nomor satu di Indonesia itu setelah menikahi adik Jokowi, Idayati, pada tahun lalu.

Pada saat yang sama, sejumlah kerabat Jokowi, di antaranya Gibran Rakabuming (anak, Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (menantu, Wali Kota Medan), berpeluang ikut kontestasi pada Pemilu 2024.

Baca juga: MK Jamin Tak Intervensi Majelis Kehormatan Usut Skandal Sulap Putusan

"Tidak ada karena hubungan kekeluargaan lalu mengorbankan amanah atau kalau saya, Islam, mengorbankan amanah Allah SWT, mengorbankan amanah Undang-undang Dasar," ujar Anwar setelah disumpah sebagai Ketua MK 2023-2028, memasuki periode keduanya, Senin (20/3/2023).

"Saya itu mewakili wakil dan para hakim bahwa kami akan independen, tidak akan dipengaruhi oleh siapapun dan dengan cara apa pun. Itu komitmen kami sejak awal dan tentu saja sampai ke depan dan seterusnya," ungkapnya.

Ia kembali menyinggung pidatonya setelah membacakan sumpah, bahwa ia berpegang pada risalah Nabi Muhammad yang menyatakan, "jika seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya".

Baca juga: Jadi Ipar Jokowi dan Ketua MK, Anwar Usman: Keadilan Tak Boleh Terhalang Hubungan Keluarga

"Masak saya harus mengorbankan integritas saya, saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya?" kata hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung itu

"Bayangkan Nabi Muhammad. Anaknya mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Coba. Itu anak. Apalagi kekerabatan atau keluarga yang lain," lanjut dia.

Anwar juga menegaskan bahwa MK, dalam mengambil putusan, bersifat kolektif kolegial di antara 9 hakim konstitusi yang memiliki bobot suara yang sama.


Para hakim konstitusi dapat berbeda pendapat dan perbedaan pendapat itu turut disampaikan dalam putusan di setiap perkara.

Hal ini, menurut Anwar, merupakan bentuk independensi hakim konstitusi.

'Kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapa pun. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com