Ketua MK Janji Tetap Independen Adili Sengketa Pemilu jika Keluarga Jokowi Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjamin lembaganya tetap independen jika kelak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang melibatkan keluarga Presiden RI Joko Widodo.

Sebagai informasi, Anwar merupakan adik ipar orang nomor satu di Indonesia itu setelah menikahi adik Jokowi, Idayati, pada tahun lalu.

Pada saat yang sama, sejumlah kerabat Jokowi, di antaranya Gibran Rakabuming (anak, Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (menantu, Wali Kota Medan), berpeluang ikut kontestasi pada Pemilu 2024.

Baca juga: MK Jamin Tak Intervensi Majelis Kehormatan Usut Skandal Sulap Putusan

"Tidak ada karena hubungan kekeluargaan lalu mengorbankan amanah atau kalau saya, Islam, mengorbankan amanah Allah SWT, mengorbankan amanah Undang-undang Dasar," ujar Anwar setelah disumpah sebagai Ketua MK 2023-2028, memasuki periode keduanya, Senin (20/3/2023).

"Saya itu mewakili wakil dan para hakim bahwa kami akan independen, tidak akan dipengaruhi oleh siapapun dan dengan cara apa pun. Itu komitmen kami sejak awal dan tentu saja sampai ke depan dan seterusnya," ungkapnya.

Ia kembali menyinggung pidatonya setelah membacakan sumpah, bahwa ia berpegang pada risalah Nabi Muhammad yang menyatakan, "jika seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya".

Baca juga: Jadi Ipar Jokowi dan Ketua MK, Anwar Usman: Keadilan Tak Boleh Terhalang Hubungan Keluarga

"Masak saya harus mengorbankan integritas saya, saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya?" kata hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung itu

"Bayangkan Nabi Muhammad. Anaknya mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Coba. Itu anak. Apalagi kekerabatan atau keluarga yang lain," lanjut dia.

Anwar juga menegaskan bahwa MK, dalam mengambil putusan, bersifat kolektif kolegial di antara 9 hakim konstitusi yang memiliki bobot suara yang sama.

Para hakim konstitusi dapat berbeda pendapat dan perbedaan pendapat itu turut disampaikan dalam putusan di setiap perkara.

Hal ini, menurut Anwar, merupakan bentuk independensi hakim konstitusi.

'Kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapa pun. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Anwar.