Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Singgung Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Ini Kata Jubir Luhut

Kompas.com - 20/03/2023, 15:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi merespons pernyataan Anies Baswedan yang menyinggung ada menko menginginkan konstitusi diubah.

Namun demikian, dia enggan bicara banyak lantaran ucapan Anies itu menurutnya tidak jelas. Jodi mengatakan, hanya Anies yang mengetahui maksud perkataannya sendiri.

"Saya tidak bisa mengomentari sesuatu yang tidak jelas. Jadi yang bisa menerangi misteri ini hanya Pak Anies," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

Jodi pun mengeklaim, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak pernah bicara soal keinginan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Memang, Jodi mengakui bahwa Luhut sempat menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, tidak dengan perubahan konstitusi.

"Ya kita bicara faktual saja, ada tidak Pak Menko Luhut atau menko lain bicara mengenai perubahan konstitusi?" ujarnya.

Berkebalikan dari pernyataan Anies, Jodi memastikan, Luhut berkomitmen untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Tanah Air.

"Ya pastilah kalau untuk demokrasi yang sportif. Kalau demokrasi artinya orang bebas melempar tuduhan atau isu emang ada yang mau?" tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun, dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dimaksud.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.

Baca juga: Anies Sentil Menko Jokowi yang Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Siapa Dia?

Anies menyebut, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Publik pun menduga pernyataan Anies ini ditujukan buat Luhut. Sebab, dari empat menko Kabinet Indonesia Maju, Luhut pernah terang-terangan menggulirkan isu penundaan pemilu pada awal 2022 lalu.

Baca juga: Sentil Menko Jokowi, Anies Dinilai Makin Percaya Diri Usai Didukung 3 Partai Jadi Capres

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com