Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Permintaan Apdesi, Wapres Sebut Lebih dari 10 Persen APBN Dikucurkan ke Desa

Kompas.com - 20/03/2023, 13:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PELALAWAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah sudah mengucurkan lebih dari 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Diketahui APBN 2023 mencapai Rp 3.061,2 triliun.

Ma'ruf menuturkan, sejak 2015 lalu, setiap tahunnya pemerintah menyalurkan Rp 400 triliun ke desa melalui berbagai kementerian, bukan hanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Baca juga: Megawati, Luhut, hingga Budiman Sudjatmiko Terima Penghargaan Apdesi

"Itu ternyata hitung-itungannya lebih dari Rp 400 triliun (disalurkan ke desa) sejak 2015. Jadi sebenernya lebih dari 10 persen (APBN) kalau dihitung-itung itu," kata Ma'ruf di Pelalawan, Riau, Senin (20/3/2023).

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons permintaan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) supaya pemerinfah menganggarkan 10 persen APBN untuk dana desa.

Ma'ruf mengakui anggaran Kemendes PDTT yang dialokasikan dalam APBN memang hanya sebesar Rp 70 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada banyak kementerian yang program kerjanya menyasar masyarakat desa, sebut saja, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Memang kalau dari Kementerian Desa PDTT Rp 70 triliun, tetapi dari Kementerian lain yang juga fokusnya di (pembangunan) desa itu lebih dari Rp 400 triliun," ujar Ma'ruf.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali (angkanya)," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Baca juga: Apdesi Keberatan Kepala Desa Selalu Dianggap Korup, Sebut Legislatif Lebih Banyak

Ia pun mengeklaim bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membangun desa.

"Kita ingin menjadikan desa itu jadi basis kekuatan nasional kita, seperti yang kita tahu bahwa memang Pemerintah sudah punya komitmen untuk membangun desa bahkan untuk membangun dari desa," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyerukan agar 10 persen APBN untuk dana desa sebagai harga mati.

Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di acara Silaturahim Nasional APDESI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). dok. Sekretariat Presiden Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di acara Silaturahim Nasional APDESI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Surta beralasan, desa sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia berdiri. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan sejumlah prasasti dari tahun 300 an Masehi.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, melainkan di desa-desa. Ia berharap desa tidak dimarjinalkan, sehingga orang-orang harus pergi ke kota dari desa untuk mengais rezeki.

Baca juga: Apdesi Minta Pemerintah Tetapkan 15 Januari Jadi Hari Desa Nasional

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno , Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com