Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disentil karena Tak Hadiri Rapat DPR, Ketua Bawaslu Jelaskan Alasannya ke Luar Negeri

Kompas.com - 17/03/2023, 18:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan alasannya tak hadir dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada Rabu (15/3/2023).

Ia mengaku sedang menjalani tugas melantik panitia pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri dan sejumlah kegiatan bimbingan teknis.

"Pelantikan panwas luar negeri, bimbingan teknis, dan sosialisasi pemilu di Den Haag, Belanda, untuk pengawas sebagian Eropa, dan Roma, Italia, untuk sebagian Eropa juga," kata Bagja kepada Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Kesal Ketua Bawaslu Tak Hadiri Rapat, Anggota DPR: Jangan Enak-enakan ke Luar Negeri

Den Haag dan Roma menjadi kota yang dipilih untuk melaksanakan pelantikan dan bimtek secara terpusat.

Di Den Haag misalnya, Bawaslu RI juga melantik panwaslu Frankfurt, Jerman serta Stockholm, Swedia.

Di Roma, Bawaslu RI turut melantik panwaslu Paris, Perancis dan Madrid, Spanyol.

Ia menyebutkan bahwa agenda perjalanan itu berlangsung maraton pada 6-15 Maret 2023.

"Dalam perjalanan 5 hari. Dua hari berangkat, dua hari pulang. Sehari berangkat dari Belanda ke Italia," kata Bagja.

"Ketidakhadiran kemarin sudah disampaikan oleh Pak Totok Hariyono (Komisioner Bawaslu RI), sudah disampaikan bahwa kami sedang melakukan pelantikan panwas luar negeri dan juga bimbingan teknis (bimtek)," ujar dia.

Bagja berujar bahwa jadwal Rapat Kerja Komisi II DPR RI bentrok dengan jadwal kepulangannya sehingga ia tak mungkin untuk mengejar waktu.

Baca juga: Bawaslu Sebut Anggaran untuk Gaji Pengawas Pemilu Hanya Cukup sampai Oktober

Apalagi, saat itu agenda pelantikan di luar negeri sudah terjadwal lebih dulu dari Rapat Kerja.

"Pada saat itu sudah berangkat. Oleh sebab itu, agak sulit untuk kemudian balik lagi kan?" kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kesal Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tak hadir dalam rapat kerja (raker) membahas putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu.

Guspardi menilai, putusan penundaan pemilu bukan hanya urusan KPU.

"Saya kecewa kepada Bawaslu, apalagi ketua Bawaslunya tidak hadir. Menjadi catatan penting menurut hemat saya sebagaimana dikemukakan pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana, bukan hanya tanggung jawab KPU saja," kata Guspardi di Ruang Raker Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Bawaslu Minta Anggaran 2023 Cair Penuh agar Tak Ada Spekulasi Pemilu Ditunda

Menurut dia, kepergian ke luar negeri itu bisa ditunda demi menghadiri rapat dengan Dewan.

Bahkan, kata dia, anggota Komisi II DPR juga diminta untuk menunda kepergian ke luar negeri terlebih supaya bisa menghadiri rapat ini.

"Kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda ini bukan main-main. Namun, anehnya, salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu, ketuanya yang tidak hadir, ini ada apa?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com