Bawaslu Sebut Anggaran untuk Gaji Pengawas Pemilu Hanya Cukup sampai Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyinggung bahwa gaji panitia pengawas pemilu (panwaslu) pada 2023 hanya cukup untuk 10 bulan, berdasarkan anggaran yang sudah dicairkan pemerintah.

Sebagai informasi, panwaslu dibentuk untuk setiap tingkatan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan juga luar negeri. Mereka merupakan badan ad hoc atau direkrut sementara jelang Pemilu 2024.

Bagja menyebutkan, anggaran untuk Bawaslu pada 2023 seharusnya sekitar Rp 13 triliun. Sebanyak Rp 4 triliun diperlukan untuk kerja panwaslu.

Baca juga: Bawaslu Minta Anggaran 2023 Cair Penuh agar Tak Ada Spekulasi Pemilu Ditunda

"Gaji itu sampai bulan Oktober, sepertinya, gaji teman-teman panwas (panitia pengawas) ad hoc, kalau saya tidak salah," kata Bagja dalam Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bertajuk Menyongsong Kontestasi Demokrasi: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

"Karena hampir 40 persennya belum turun oleh pemerintah. Semoga saja turun," ia menambahkan.

Seandainya keadaan ini tak berubah, Bagja khawatir terhadap pengawasan pada masa kampanye yang akan berlangsung mulai 28 November 2023.

"Kalau (anggaran) tidak (turun), maka, (menjadi) isu penting. Tanggal 28 November, Bapak/Ibu yang DPRD pasti akan kampanye, tapi nanti tidak ada yang mengawasi, nanti tidak ada yang menyelenggarakan (pengawasan). Jadi bahan juga ini ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Kesal Ketua Bawaslu Tak Hadiri Rapat, Anggota DPR: Jangan Enak-enakan ke Luar Negeri

Bagja juga mengungkit seretnya anggaran sehingga Bawaslu diklaim terhambat untuk menjalankan fungsi advokasi dan edukasi jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, fungsi ini merupakan bentuk peran Bawaslu sebagai agen sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memilih dan memilih dengan benar.

"Advokasi dan edukasi inilah yang kami sesalkan juga anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan penyelenggaraan pemilu," kata dia.

"Tentu teman-teman mahasiswa, ada teman mahasiswa di sini? Aksi tanpa logistik sama dengan? Anarki. Betul, tidak? Jadi kalau punya aksi tidak punya logistik masalah besar. Ini Juga akan jadi masalah bagi kami jika ada aksi tanpa logistik. Bahaya sekali. Belajar kami dari mahasiswa, maka setiap aksi harus ada penganggaran," tutup Bagja.