Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 17/03/2023, 11:37 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi politik Partai Gerindra dinilai bisa terancam jika PDI-P akhirnya memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Gerindra sangat mungkin kesulitan jika tetap memasang Prabowo Subianto sebagai capres sebagai harga mati.

“Kalau dia (PDI-P memilih) Ganjar, yang harus segera bergerak Gerindra menurut saya,” ujar Firman pada Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Jika PDI-P dan Gerindra Berkoalisi Usung Ganjar-Prabowo, Partai-partai Lain Diprediksi Merapat

Ia memaparkan beberapa alasannya. Pertama, PDI-P berpeluang untuk membentuk koalisi gemuk jika Ganjar maju sebagai capres.

Menurutnya, PDI-P bisa mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam pandangan Firman, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sangat mungkin untuk lebih memilih bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar.

“Hubungannya kan tidak ada masalah sebetulnya di antara PKB dengan Ganjar, tidak ada problem. Koalisi dengan PDI-P juga sudah biasa,” sebut dia.

Alasan kedua, lanjut Firman, posisi Gerindra akan terjepit jika PKB merasa Ketua Umum Muhaimin Iskandar tak bisa mendapatkan kursi calon wakil presiden (cawapres).

Ia menyatakan, kondisi itu bisa membuat PKB merasa tak punya beban untuk hengkang, dan merapat ke koalisi pengusung Ganjar.

Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres, Puan Maharani Tersingkir?

“Karena kalau dia (Gerindra) masih ngotot seperti sekarang posisinya, dia akan kehilangan PKB, dan PKB akan nothing to lose masuk ke koalisi Ganjar,” ucap dia.

“Itu berarti Gerindra kekurangan suara (untuk mengusung capres-cawapres),” sambungnya.

Firman menuturkan Gerindra mesti hati-hati, dan mau berkompromi soal syarat Prabowo harus capres, atau mau menerima Muhaimin sebagai cawapres.

Baca juga: Tak Menolak Jadi Menteri Jokowi, Prabowo Diprediksi Tidak Keberatan jika Jadi Cawapres Ganjar

Tanpa menurunkan syarat, posisi politik Gerindra diprediksi bisa terjepit jika PDI-P akhirnya memilih Ganjar untuk menjadi kontestan perebutan kursi RI-1.

“Kalau enggak (kompromi) malah akan ketinggalan kereta,” imbuh dia.

Diketahui saat ini PDI-P belum memutuskan siapa figur capres yang akan dipilih.

Publik menduga pilihan itu berkutat pada dua nama, Ganjar atau Puan Maharani.

Baca juga: Jika Berduet, Prabowo-Ganjar Bakal Lahirkan Gerbong Koalisi Besar, Lebur Kekuatan Gerindra dan PDI-P

Di sisi lain, Gerindra membuka opsi untuk mengusung Prabowo dengan Ganjar. Namun Prabowo harus menjadi capres, dan Ganjar sebagai cawapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Nasional
Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Nasional
Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke