Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 58 Persen Perputaran Uang Ada di Jawa, 17.000 Pulau yang Lain Dapat Apa?

Kompas.com - 17/03/2023, 08:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jokowi mengatakan, 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki setidaknya 17.000 pulau.

"Yang namanya PDB ekonomi, artinya ekonomi perputaran uang, itu 58 persen ada di Pulau Jawa. Terus, 17.000 pulau yang lain dapat apa?" kata Jokowi di acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Jumat (17/3/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya ekonomi, Jokowi mengatakan, 56 persen dari 280 juta penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta orang juga tinggal di Pulau Jawa.

"Oleh sebab itu perlu ada pemerataan, bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Istigasah hingga Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kalsel

Menurut Jokowi, banyaknya pembangunan infrastruktur di luar Jawa merupakan upaya pemerintah agar PDB tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan mewujudkan pemerataan.

Ia mengatakan, pemerataan yang membuat pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang sedang dibangun di provinsi Kalimantan Timur.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, memindahkan ibu kota sesungguhnya adalah gagasan lama sejak era Presiden Sukarno tetapi tak terealisasi.

"Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Bangun RS Sekelas Mount Elizabeth di IKN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com