Fraksi PKS: Jokowi Mestinya Beri Contoh Nyata Dulu Sebelum Marah-marah ke Kemenhan soal Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengatakan, teguran yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait impor senjata dan seragam sebenarnya bagus.

Akan tetapi, Sukamta menilai Jokowi seharusnya memberi contoh nyata terlebih dahulu sebelum marah-marah ke bawahan.

"Seruan Presiden ini bagus sebenarnya. Tapi mestinya beliau memberi contoh nyata dulu sebelum menuntut, apalagi marah-marah pada bawahannya," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/3/2023).

Sukamta mengungkapkan, di tengah seruan setop atau mengurangi impor, Jokowi melalui berbagai aturan dan pernyataan menterinya justru memberikan insentif besar-besaran kepada pembelian mobil dan motor listrik.

Baca juga: Dukung Jokowi, Anggota Komisi I Sebut Impor Harus Jadi Pilihan Terakhir Kemenhan

Padahal, kata Sukamta, mobil dan motor listrik itu jelas-jelas merupakan produk impor.

"Dulu saat ramai-ramainya kenaikan harga BBM, saya salah satu yang mendorong beralih dari kendaraan BBM ke listrik. Tapi, maksud saya adalah kesempatan untuk memanfaatkan pasar besar ini dengan mendorong produksi dalam negeri, bukan justru mengambil pasar dalam negeri dengan impor," katanya.

"Ini kan jadi kontradiksi antara yang diserukan dalam berbagai kesempatan, bahkan sampai marah-marah dan membodoh-bodohkan pelaku impor, tetapi kebijakannya justru mendorong impor barang lain, bahkan dikasih insentif besar-besaran pakai APBN," ujar Sukamta lagi.

Oleh karena itu, Sukamta menyebut wajar apabila masyarakat menjadi curiga dengan Jokowi yang menegur bawahannya untuk menghentikan impor senjata hingga seragam.

Sebab, bisa saja sebenarnya ada kepentingan yang berhimpitan dalam peristiwa impor yang terjadi ini.

Baca juga: Impor Senjata-Seragam TNI-Polri Dinilai Dampak Omnibus Law Jokowi

Sementara itu, terkait alat utama sistem senjata (alutsista), Sukamta menekankan seharusnya Indonesia memanfaatkan produk dalam negeri.

"Itu teorinya memang harus begitu. Menurut peraturan perundangan yang ada, alutsista harus mengutamakan produksi dalam negeri. Atau kalau impor harus ada transfer of technology, apalagi sekadar pakaian," ujarnya.

Sukamta mengaku, ia sudah sering menyerukan alutsista harus memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri di setiap kesempatan rapat.

Namun, ia meminta masyarakat untuk melihat saja kondisi yang terjadi sebenarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri.

Baca juga: Sentilan Jokowi dan Dinamika Terbuka TNI Vs Polri Terkait Senjata Impor Brimob

Jokowi mengatakan, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengatakan, sah-sah saja bila alutsista yang canggih seperti pesawat tempur dibeli dari luar negeri.

"Tapi, kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti soal pengadaan makanan bagi para prajurit. Ia mengaku mendapat cerita dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa penyedia makanan bagi prajurit masih sama, sejak Luhut masih menjadi tentara hingga sekarang menjabat sebagai menteri.

"Mestinya semakin banyak penyedia, akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener enggak," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tegur Kemenhan dan Polri soal Impor Senjata: Kita Bisa Bikin