Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

Kompas.com - 17/03/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo berujung gaduh.

Dalam pidatonya di hadapan para kader Demokrat, Selasa (14/3/2023), AHY bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Namun, pernyataan itu langsung ditentang sejumlah elite partai koalisi pemerintah. AHY justru mendapat serangan balik dari barisan parpol pendukung Jokowi.

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

Bandingkan utang SBY

“Serangan” balik itu datang salah satunya dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan. Politisi PDI-P Junimart Girsang meminta AHY memaparkan bukti ucapannya yang menuding bahwa kebijakan presiden tak berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil.

"Kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi?" ujar Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Junimart juga menjawab kritik AHY yang menyebut bahwa utang pemerintah bertambah selama pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, sekalipun ada utang, pemerintah menggalakkan pembangunan. Junimart bilang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada era Jokowi begitu gencar.

“Jadi jangan utang bertambah sedikit, tetapi enggak ada pembangunan, selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh. Zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya," kata dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat bicara tak kalah keras terkait ini. Dia mengaku siap beradu data untuk merespons pidato AHY yang menyinggung soal utang pemerintah era Jokowi.

Bahkan, Djarot menantang Demokrat membandingkan utang pemerintah saat ini dengan era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak lain adalah ayah AHY.

“Iya adu data saja berapa utangnya pada Pak SBY, terus hasilnya apa? Hasilnya apa yang dibangun, proyek mangkraknya berapa? Kan begitu kan," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Menurut Djarot, banyak proyek mangkrak pada zaman pemerintahan SBY yang justru diselesaikan oleh Jokowi. Misalnya, pembangunan Wisma Atlet Hambalang.

Baca juga: Rangkuman Pidato Politik AHY: Singgung Utang Pemerintah hingga Kritik Food Estate

Terkait persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang disinggung AHY, Djarot menyebut, pemerintahan Jokowi belakangan dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Memang, persoalan tersebut sempat mengakibatkan perekonomian anjlok. Namun, kata Djarot, situasi ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia.

Meski dilanda pandemi, Djarot mengeklaim, ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik. Bahkan, menurut dia, penanganan krisis akibat Covid-19 di Tanah Air menuai pujian dari negara-negara lain.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com