Kemenhan Kena Sentil Jokowi, PDI-P Soroti Pembelian Alutsista yang Tak Jelas Anggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menyoroti Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang tidak pernah secara jelas memaparkan anggaran untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dalam dua tahun terakhir.

Dalam hal ini, TB Hasanuddin merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyentil Kemenhan karena selalu mengimpor senjata, peluru, hingga sepatu dari luar negeri.

Padahal, Indonesia sudah mampu dalam memproduksi senjata, peluru, dan sepatu sendiri.

"Besaran anggaran itu tidak pernah dipaparkan di Komisi I. Rencana-rencana pembelian misalnya pesawat-pesawat yang ramai itu misalnya Rafale, kemudian pesawat-pesawat yang lain lagi, termasuk katanya kapal selam Scorpene dan lain sebagainya, kita tidak begitu jelas. Termasuk juga uraian harganya," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Jokowi Sentil Bisnis Impor Pakaian Bekas: Sebut Sangat Mengganggu hingga Minta Ditelusuri

TB Hasanuddin menjelaskan, Kemenhan tidak pernah jelas merinci harga pesawat yang dibeli serta bagaimana sistem pemeliharaan yang akan diterapkan.

Pensiunan jenderal bintang 2 TNI itu pun berharap Kemenhan bisa lebih terbuka lagi terkait pembelian-pembelian alutsista ke depannya.

"Kita tidak pernah tanya dari mana belinya, tetapi kita berharap pembelian itu lebih terbuka. Kemudian juga barangnya itu sesuai dengan permintaan angkatan masing-masing gitu ya," tutur dia.

Baca juga: Impor Senjata-Seragam TNI-Polri Dinilai Dampak Omnibus Law Jokowi

Sementara itu, kata TB Hasanuddin, di dalam undang-undang, TNI diperbolehkan untuk mengimpor senjata hingga sepatu. Dengan catatan Indonesia belum mampu membuatnya.

Lalu, kalaupun Indonesia harus impor dari luar negeri, maka harus ada kerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri.

TB Hasanuddin menegaskan Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri alat-alat seperti senjata hingga sepatu.

"Ya kalau misalnya senjata perorangan, senjata ringan, kemudian granat, peluru, sepatu yang disebut dengan kaporlap, perlengkapan perorangan, ya di dalam negeri sudah bisa ya," imbuh TB Hasanuddin.

Baca juga: Jokowi Singgung Kemenhan-Polri yang Impor Seragam-Senjata

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri.

Jokowi menyatakan, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengatakan, sah-sah saja bila alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang canggih seperti pesawat tempur dibeli dari luar negeri.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti soal pengadaan makanan bagi para prajurit. Ia mengaku mendapat cerita dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa penyedia makanan bagi prajurit masih sama, sejak Luhut masih menjadi tentara hingga sekarang menjabat sebagai menteri.

"Mestinya semakin banyak penyedia, akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener enggak," kata Jokowi.