Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Singgung "Reward and Punishment"

Kompas.com - 16/03/2023, 07:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri oleh jajaran institusi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara dan daerah.

Jokowi mengaku, ia selalu menekankan hal ini karena penggunaan produk dalam negeri merupakan kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Saya sudah berbicara mengenai penggunaan produk dalam negeri yang keempat, saya hadir terus. Kenapa saya hadir, karena saya liat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah memiliki target agar 95 persen pagu anggaran belanja pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk produk-produk dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Tegur Kemenhan dan Polri soal Impor Senjata: Kita Bisa Bikin

Ia juga mengatakan, hal itu juga menjadi penting karena anggaran yang digunakan untuk belanja pemerintah tidak mudah diperoleh sehingga tidak sepatutnya digunakan untuk belanja barang impor.

Jokowi mengaku sempat kaget lantaran pemerintah lebih banyak belanja impor ketimbang membeli produk dalam negeri, padahal dana yang dibelanjakan berasal dari APBN.

"Pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat, dividen yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan, dikumpulkan dengan sangat sulit," kata Jokowi.

"Tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian, kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar? Benar? Benar? Inilah yang selalu saya ingatkan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

Mantan Wali Kota Solo ini lantas menyinggung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disebutnya masih membeli seragam dan senjata dari luar negeri.

Padahal, menurut Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu menyiapkan kebutuhan tersebut sehingga pemerintah tak perlu impor.

"Kalau yang canggih-canggih silakan, mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa (memproduksinya). Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi.

Reward and punishment

Guna mendorong belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, Jokowi mengusulkan ada reward dan punishment bagi institusi pemerintah.

Jokowi mengatakan, di satu sisi, semakin banyak pembelian produk dalam negeri oleh sebuah institusi akan memengaruhi besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di institusi tersebut.

"Nanti, akhirnya kalau sudah ada yang jelas juara I, akan kita umumkan. Saya sudah bilang ke Kemenpan-RB, untuk tukin, akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Buat Sanksi untuk Kementerian dan Lembaga yang Terus Pakai Produk Impor

Sebaliknya, akan ada sanksi bagi institusi-institusi pemerintah yang masih berbelanja produk impor.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com