Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Tentukan soal Koalisi, PDI-P: Sekarang Masih Sangat Cair, Pencalonan Presiden Belum Ada yang Fix

Kompas.com - 16/03/2023, 06:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap akan membangun atau justru bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

Djarot mengatakan, salah satu alasannya karena kerja sama politik yang ada untuk Pemilu 2024 masih dinamis. Sebab, belum ada satu pun koalisi yang sudah menentukan paket pasangan calon (paslon) untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Sekarang itu kan juga masih sangat cair. Siapa itu (Paslon), siapa itu, ya enggak? Saya belum mendengar yang fix betul, yang fix betul tentang pencalonan. Belum ada, belum ada ya," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Djarot mengungkapkan, bisa saja PDI-P memutuskan sikap apabila paket paslon Pilpres 2024 mulai disepakati partai-partai politik.

Baca juga: Golkar Harap KIB Perlebar Koalisi, Termasuk dengan PDI-P

Menurut Djarot, kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.

"Ya toh, belum, belum, ini (paket paslon) belum ada. (Maka), nanti pada saatnya (memutuskan)," ujarnya.

Kendati demikian, kata Djarot, PDI-P bukan berarti berdiam diri tak melakukan langkah pergerakan untuk Pemilu 2024.

Diakuinya, partai berlambang banteng moncong putih ini sudah memiliki kriteria partai politik yang bisa membangun kerja sama.

Salah satu kriterianya adalah memiliki prinsip gotong royong dalam membangun bangsa.

Baca juga: Gerindra dan PDI-P Ngotot Harus Capres di Wacana Duet Prabowo-Ganjar

"Di dalam kerja sama dengan partai politik itu, PDI Perjuangan selalu mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan keutuhan negara, mementingkan penguatan ideologi Pancasila, NKRI, ya kan," kata Djarot.

"Nah, ini basisnya ini dulu, bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan doang, enggak. Tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Atas dasar itu, PDI-P ingin partai politik yang kelak bekerja sama tidak mengedepankan kepentingan partainya sendiri. Melainkan, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Ini sudah beyond, sudah melampaui kepentingan partai, ini betul-betul sudah harus yang mendapatkan perhatian itu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Kriteria selanjutnya adalah partai politik itu harus menjaga keutuhan NKRI melalui ideologi Pancasila.

Baca juga: Gerindra Klaim Koalisi Lebaran Bahagia Berisi PDI-P-Gerindra-PKB-PPP Bisa Terbentuk

Oleh karena itu, Djarot berharap partai politik tersebut juga memiliki ideologi kebangsaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com