Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Tentukan soal Koalisi, PDI-P: Sekarang Masih Sangat Cair, Pencalonan Presiden Belum Ada yang Fix

Kompas.com - 16/03/2023, 06:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap akan membangun atau justru bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

Djarot mengatakan, salah satu alasannya karena kerja sama politik yang ada untuk Pemilu 2024 masih dinamis. Sebab, belum ada satu pun koalisi yang sudah menentukan paket pasangan calon (paslon) untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Sekarang itu kan juga masih sangat cair. Siapa itu (Paslon), siapa itu, ya enggak? Saya belum mendengar yang fix betul, yang fix betul tentang pencalonan. Belum ada, belum ada ya," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Djarot mengungkapkan, bisa saja PDI-P memutuskan sikap apabila paket paslon Pilpres 2024 mulai disepakati partai-partai politik.

Baca juga: Golkar Harap KIB Perlebar Koalisi, Termasuk dengan PDI-P

Menurut Djarot, kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.

"Ya toh, belum, belum, ini (paket paslon) belum ada. (Maka), nanti pada saatnya (memutuskan)," ujarnya.

Kendati demikian, kata Djarot, PDI-P bukan berarti berdiam diri tak melakukan langkah pergerakan untuk Pemilu 2024.

Diakuinya, partai berlambang banteng moncong putih ini sudah memiliki kriteria partai politik yang bisa membangun kerja sama.

Salah satu kriterianya adalah memiliki prinsip gotong royong dalam membangun bangsa.

Baca juga: Gerindra dan PDI-P Ngotot Harus Capres di Wacana Duet Prabowo-Ganjar

"Di dalam kerja sama dengan partai politik itu, PDI Perjuangan selalu mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan keutuhan negara, mementingkan penguatan ideologi Pancasila, NKRI, ya kan," kata Djarot.

"Nah, ini basisnya ini dulu, bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan doang, enggak. Tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Atas dasar itu, PDI-P ingin partai politik yang kelak bekerja sama tidak mengedepankan kepentingan partainya sendiri. Melainkan, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Ini sudah beyond, sudah melampaui kepentingan partai, ini betul-betul sudah harus yang mendapatkan perhatian itu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Kriteria selanjutnya adalah partai politik itu harus menjaga keutuhan NKRI melalui ideologi Pancasila.

Baca juga: Gerindra Klaim Koalisi Lebaran Bahagia Berisi PDI-P-Gerindra-PKB-PPP Bisa Terbentuk

Oleh karena itu, Djarot berharap partai politik tersebut juga memiliki ideologi kebangsaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com