Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Singgung Ada Kelompok Diuntungkan Impor Senjata TNI-Polri

Kompas.com - 15/03/2023, 23:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menduga terdapat faktor kepentingan yang menguntungkan kelompok tertentu di balik pengadaan senjata TNI-Polri yang dilakukan secara impor.

Kebijakan impor dalam pengadaan senjata hingga seragam oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan teguran.

"Kondisi semacam ini disebabkan oleh dugaan kuatnya permainan kepentingan dalam pengadaan alutsista atau barang jasa lainnya di sektor pertahanan yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Menurut Al Araf, Indonesia sudah semestinya terus berupaya membangun kemandirian pertahanan dengan mengutamakan industri dalam negeri dan industri strategis lainya yang menunjang sektor itu.

Baca juga: Dicurhati Luhut soal Penyedia Makanan Tentara Masih Satu Produsen, Jokowi: Nanti Saya Cek

Jika pola seperti itu diterapkan, maka pilihan membeli dari luar negeri atau impor adalah opsi yang paling akhir.

Akan tetapi, kata Al Araf, yang terjadi justru pemerintah cenderung menikmati impor senjata dengan alasan industri dalam negeri belum mampu.

"Padahal kemampuan industri dalam negeri sebenarnya audah cukup mempuni, hanya saja tidak ada komitmen dukungan pemerintah dan konsumen dalam negeri yang akan memesan dan membelinya," ujar Al Araf.

Baca juga: Jokowi: Pajak Dikumpulkan dengan Sulit, tapi Kita Belikan Produk Luar Negeri

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegur Kemenhan dan Polri membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri. Menurut Jokowi, produk industri tekstil dan persenjataan dalam negeri sudah bersaing, dan bahkan produknya sudah diekspor.

Jokowi memaklumi jika Kemenhan mengimpor alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi seperti pesawat tempur, peluru kendali, atau kapal perang.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi meminta Kemenhan dan Polri mengutamakan membeli produk dalam negeri dalam pengadaan senjata, peluru, hingga seragam.

Baca juga: Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyebutkan bahwa ia sudah berulang kali menekankan agar seluruh jajaran pemerintah menggunakan produk dalam negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," kata Jokowi.

Jokowi berulang kali mengingatkan jajajaran pemerintah pusat dan daerah untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Singgung Kemenhan-Polri yang Impor Seragam-Senjata

"Saya hadir terus, kenapa saya hadir, karena saya lihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com