Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan Mustopa: Untuk sampai ke Pemilu 2024 Tampaknya Tidak Gampang

Kompas.com - 15/03/2023, 21:44 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, tidak gampang bagi Indonesia untuk mencapai pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 14 Februari 2024.

Saan menyebut, banyak upaya untuk menghambat pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal tersebut Saan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

"Untuk sampai ke 14 Februari 2024 yang akan datang, ini nampaknya tidak gampang. Kenapa saya katakan nampaknya tidak gampang? Karena upaya-upaya untuk menghambat proses pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan itu terus ada," ujar Saan.

Baca juga: Komisi II DPR Kecewa KPU Anggap Enteng Gugatan Pemilu, Sentil Komisioner Malah ke Luar Negeri

Salah satu upaya yang menghambat proses Pemilu 2024, menurut dia, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memenangkan gugatan Partai Prima.

Dalam putusan itu, PN Jakpus memerintahkan agar tahapan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut Saan, putusan ini memberikan ketidakpastian soal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ada yang tanya, 'Pemilu ini jadi atau enggak?' Belum selesai terkait sistem pemilu di MK, sistem pemilu yang digugat di MK itu juga memberikan ketidakpastian juga," tutur dia.

Saan menilai, pemilu akan memasuki tahapan yang penting bagi partai politik, yakni pendaftaran caleg di semua tingkatan.

Namun, ternyata partai politik dihadapkan dengan ketidakpastian apakah Pemilu 2024 akan menerapkan sistem proporsional tertutup atau terbuka.

"Nah saya ingin menekankan, pada situasi seperti ini, tentu yang menjadi bentengnya adalah yang utama adalah penyelenggara," kata Saan.

Baca juga: Demokrat Nilai Berhasil Tidaknya Upaya Penundaan Pemilu Tergantung Sikap Jokowi

Ia mewanti-wanti KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak bermain-main di tengah ketidakpastian pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

Sebab, tidak ada yang bisa diharapkan lagi apabila KPU ternyata bermain-main, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

"Jadi ini sangat tergantung ketidakpastian soal Pemilu 2024 ini sangat ditentukan oleh penyelenggara," kata dia.

"Kalau itu datangnya dari penyelenggara, repot kita semua, karena bentengnya. Jadi justru yang bisa meyakinkan pada kita semua di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini adalah penyelenggara," ucap Saan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com