Indonesia-Australia Sepakat Perangi Misinformasi-Disinformasi, Mahfud: Penting Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat memerangi misinformasi dan disinformasi.

Hal itu diutarakan Mahfud saat memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan “The 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM)” di Melbourne, Australia, Selasa (14/3/2023).

Mahfud mengatakan, misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman berbahaya jika dibiarkan terus berlangsung, dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Peluru Mahfud MD Bongkar Praktik Cuci Uang di Kementerian, Parpol, dan Papua

“Bagi Indonesia, isu ini sangat penting untuk ditangani mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota parlemen pada 14 Februari 2024,” ujar Mahfud lewat siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa.

Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, Mahfud memperkirakan suhu politik akan naik menjelang pesta demokrasi lima tahun sekali.

“Praktik hoaks politik dan konten negatif di media sosial untuk kontestasi akan meningkat,” kata Mahfud.

Baca juga: Istri Moeldoko Tutup Usia, Mahfud MD: Kita Semua Merasa Kehilangan

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil, Indonesia dan Australia membahas penanganan keamanan siber, misinformasi, dan disinformasi.

Indonesia dan Australia mengakui bahwa kedua negara menghadapi tantangan yang sama dalam isu ini dan membuka upaya kerja sama untuk menghadapinya.

Dalam upaya memerangi misinformasi dan disinformasi, pemerintah Indonesia memiliki tiga langkah, yakni: melalui penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform digital, serta peningkatan edukasi dan literasi digital untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi.