Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digugat Prima 6 Kali, KPU: Bayangkan Masalah Hukum Tak Ada Ujungnya

Kompas.com - 14/03/2023, 13:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyinggung asas "litis finiri oportet" merespons banyaknya upaya hukum yang ditempuh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap mereka, setelah partai besutan eks aktivis Agus Jabo Priyono itu dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu pada November 2022.

Teranyar, Prima melaporkan lagi KPU RI ke Bawaslu RI pada 8 Maret 2023. Kali ini, mereka menilai lembaga penyelenggara pemilu itu melanggar administrasi pemilu.

"Dalam hukum, dikenal asas litis finiri oportet yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya. Ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang para pencari keadilan memperjuangkan haknya," kata komisioner Mochamad Afifuddin membacakan jawaban KPU RI atas pokok permohonan Prima dalam sidang perdana di Bawaslu, Selasa (14/3/2023).

"Dalam perspektif due process of law, asas litis finiri oportet justru hendak menghadirkan hukum sebagai sarana untuk menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ujarnya lagi.

Baca juga: Prima Laporkan KPU Lagi ke Bawaslu, Sidang Perdana Hari Ini

Pria yang akrab disapa Afif itu menyinggung bahwa sudah menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa Prima telah menempuh upaya-upaya hukum lain sebelum hari ini, termasuk ke Bawaslu pada Oktober 2022 silam.

Catatan Kompas.com, Prima pertama kali menggugat sengketa KPU ke Bawaslu RI. Proses mediasi kedua belah pihak buntu dan Pro,a dinyatakan menang dalam proses sidang.

Bawaslu memerintahkan KPU membuka kesempatan kembali bagi PRIMA melakukan verifikasi administrasi perbaikan.

Namun, Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua.

Baca juga: Babak Baru Putusan Pemilu Ditunda: KPU Banding, Prima Tawarkan Kompromi

Kemudian, Prima 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak.

Namun, angin berbalik bagi PRIMA di PN Jakpus, yang gugatannya dilayangkan per 8 Desember 2022. PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan perdata Prima yang berimbas pada putusan menunda tahapan Pemilu 2024.

Ditambah lagi, ada Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang dilayangkan Prima pada awal Februari 2023, atas ditolaknya gugatan di PTUN Jakarta, serta laporan pelanggaran administrasi yang kini bergulir di Bawaslu.

Total, enam kali PRIMA menempuh upaya hukum terhadap KPU RI.

"Dapat kita bayangkan akan seperti apa suatu permasalahan hukum jika tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya," kata Afif.

Baca juga: KPU Enggan Kompromi dengan PRIMA agar Gugatan Dicabut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Nasional
Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Nasional
Menko PMK: Tugas Satgas Judi 'Online' Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Menko PMK: Tugas Satgas Judi "Online" Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Nasional
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Nasional
Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com