KPK Ungkap Alasan Tak Hadiri Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadiri sidang gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena Tim Biro Hukum sedang melaksanakan kegiatan yang sebelumnya telah diagendakan.

Adapun MAKI menggugat pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait surat penghentian penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tidak sah.

“Dalam waktu bersamaan tim biro hukum ada acara yang sudah diagendakan sebelumnya,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli Ditunda, KPK dan Dewas Tidak Hadir

Ali mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengenai ketidakhadiran Tim Biro Hukum KPK.

KPK menyatakan, pada persidangan berikutnya Tim Biro Hukum akan menghadiri persidangan melawan MAKI.

“Sidang berikutnya tim biro hukum akan hadir sesuai penetapan,” ujar Ali.

Sebelumnya, Hakim Tunggal PN JAksel, Samuel Ginting menunda sidang gugatan praperadilan yang diajukan MAKI karena pimpinan dan Dewas KPK sebagai pihak tergugat tidak hadir.

Samuel mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan penundaan dari kedua termohon untuk mempersiapkan administrasi persidangan.

Dalam surat itu, pihak KPK meminta agar sidang ditunda selama dua pekan.

"Ini ada suratnya ya, panggilan pertama sudah sah, jadi kita akan panggil sekali lagi," kata hakim Samuel dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Samuel kemudian memerintahkan juru sita memanggil kembali pimpinan dan Dewas KPK dengan peringatan. Kedua termohon itu diperintahkan hadir pada 27 Maret mendatang.

"Juru sita panggil dengan peringatan, apabila tidak hadir maka akan ditinggalkan dianggap tidak menggunakan haknya," ujar hakim Samuel.

Diketahui, Gugatan yang diajukan MAKI ke PN Jakarta Selatan dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan Lili Pintauli Siregar saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Baca juga: Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli Ditunda, KPK dan Dewas Tidak Hadir

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan MAKI teregister dengan nomor perkara 16/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL didaftarkan MAKI pada Rabu (22/2/2023).

Gugatan itu tercatat masuk klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan.