Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2023, 15:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkapkan, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

"Itu ada. Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Dialog Kebangsaan yang mereka gelar bersama KPU dan Bawaslu RI di hotel St Regis, Jakarta, pada Senin (13/3/2023).

"Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris," kata dia.

Baca juga: KKB Papua Dianggap sebagai Teroris, BNPT Perkuat Koordinasi dengan Penegak Hukum

Ditemui wartawan selepas acara, Boy menegaskan bahwa partai politik yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar 24 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebelum penetapan peserta pemilu, partai politik yang mendaftarkan diri harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU RI.

"Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal. Kami katakan, ada indikasi (terafiliasi dengan jaringan terorisme global)," ujar Boy.

Baca juga: BNPT: 8 Persen Eks Napiter Mengulangi Kejahatannya

Ia menyampaikan, partai politik yang diindikasikan ini hanya satu. Namun, ia tidak dapat mengungkap nama maupun inisial partai politik tersebut.

"Kita harus jaga ke depan jangan sampai (masyarakat) membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Itu baru background pengurusnya," ujar Boy.

"Belum lagi platform. Asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," uajr dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi 'Ground Breaking' Pusat Latihan Sepak Bola Nasional di IKN

Jokowi "Ground Breaking" Pusat Latihan Sepak Bola Nasional di IKN

Nasional
Puji Pendukungnya, Ganjar: Ketika Survei Saya Naik karena Kerja Militan Mereka

Puji Pendukungnya, Ganjar: Ketika Survei Saya Naik karena Kerja Militan Mereka

Nasional
Kaesang Disebut Gabung PSI: Jokowi Buka Suara, PDI-P Tak Bisa Melarang

Kaesang Disebut Gabung PSI: Jokowi Buka Suara, PDI-P Tak Bisa Melarang

Nasional
Demokrat yang Gaungkan Perubahan, tapi Gabung ke Koalisi yang Lanjutkan Kerja Jokowi...

Demokrat yang Gaungkan Perubahan, tapi Gabung ke Koalisi yang Lanjutkan Kerja Jokowi...

Nasional
Pagi Hari di IKN, Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan hingga Sarapan Bersama

Pagi Hari di IKN, Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan hingga Sarapan Bersama

Nasional
Agenda Media, Program Bakal Capres, dan Respons Netizen

Agenda Media, Program Bakal Capres, dan Respons Netizen

Nasional
Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Nasional
Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Nasional
Fenomena 'Bercyandya': Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Fenomena "Bercyandya": Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Nasional
Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Nasional
Pilkada 2024 Dipercepat, Ide 'Coba-coba' Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Pilkada 2024 Dipercepat, Ide "Coba-coba" Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Nasional
Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Nasional
Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Nasional
Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Nasional
BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com