Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gaya Hidup Mewah Pejabat Kemenkeu, Surya Paloh Ingatkan Asas Kepantasan

Kompas.com - 10/03/2023, 22:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan soal asas kepantasan bagi pejabat publik.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi gaya hidup mewah sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusul terungkapnya harta kekayaan mantan pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

"Itu komitmen kita bersama kan, (soal) asas kepantasan," kata Surya ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Simpan Rp 37 M di Safe Deposit Box, PPATK Duga Uang dari Suap

Surya menyampaikan bahwa penting bagi pejabat publik untuk mengedepankan asas kepantasan. 

Hal itu, menurut dia, berkaitan dengan suri tauladan untuk menjadi seorang pemimpin.

Ia pun heran apabila seorang pejabat publik maupun pemimpin justru tidak menjadi teladan bagi rakyat.

"Bagi kita untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah suri keteladanan," kata dia. 

"Keteladanan, bangsa ini haus akan keteladanan. Negeri ini haus, butuh, menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elite bangsa ini, tolong beri keteladanan. Kami lagi sakit, bangsa sedang menjerit," ujar Surya lagi.

Jika tak ada sosok yang diteladani, menurut Surya, siap-siap bangsa ini mengalami kenyataan bahwa hukum rimba telah bergeser ke kota.

Baca juga: Surya Paloh Heran, Meski Ada KPK, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

Belakangan ini, Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik, tepatnya setelah kasus pengeroyokan oleh anak mantan pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo terhadap David (17).

Kasus yang bermula dari pengeroyokan itu berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah sejumlah pegawai pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat terganggu dengan fenomena PNS Kemenkeu maupun anggota keluarganya yang hobi pamer gaya hidup mewah.

Menurut dia, sebagai kementerian yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, institusinya sangat mengedepankan kepercayaan masyarakat sebagai harga mati.

Baca juga: Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Ini Penjelasan PPATK

Gaya hidup yang dipamerkan PNS Kemenkeu dan keluarganya bisa membuat sentimen negatif di masyarakat, sehingga bermunculan anggapan kalau uang pajak yang dibayarkan rakyat bukan untuk pembangunan sepenuhnya, tapi malah dikorupsi.

"Itu kan harapan dan kerangka disiplin yang adil, jadi saya katakan waktu Anda masuk di Kemenkeu dan di sumpah menjadi ASN, pejabat Anda tidak bisa menghindar dari harapan masyarakat itu," ujar Sri Mulyani dikutip dari siaran Rosi Kompas TV, Jumat (3/3/2023).

Ia mengatakan, PNS yang bekerja di Kementerian Keuangan sangat tidak elok memamerkan harta kekayaan maupun gaya hidup mewah lantaran besarnya nominal remunerisasi gaji mereka dibayarkan dari uang pajak rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com