Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegaskan Arahan Presiden, Menpan-RB: ASN Tak Boleh Pamer Kekayaan

Kompas.com - 10/03/2023, 12:45 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh memamerkan harta kekayaan.

Azwar Anas mengatakan, kebijakan ini merupakan arahan presiden Joko Widodo setelah mengamati fenomena terkini yang diperbincangkan publik, terkait adanya pejabat negara yang pamer harta kekayaan di media sosial.

Baca juga: Cara Cek Laporan LHKPN Pejabat Negara

Politikus PDI-P ini pun meminta semua ASN untuk taat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

“Sudah jelas ya dari arahan presiden supaya ASN tidak pamer kemewahan, supaya taat untuk LHKPN dan seterusnya,” ujar Azwar Anas saat ditemui di Gedung Kementerian PAN-RB, Jumat (10/3/2023).

Azwar mengatakan, saat ini telah terbangun sistem pemerintah berbasis elektronik untuk memudahkan birokrasi, sekaligus sebagai bagian dari keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh publik.

Baca juga: Baru 46,54 Persen Pejabat Kemendagri Lapor LHKPN, Tito Perintahkan Sekjen dan Irjen Turun Tangan

Kementerian PAN-RB, kata dia, juga bakal memperkuat inspektorat jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian sebagaimana saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ke depan, harapannya, kinerjanya bisa lebih bagus, yang rumit di birokrasi dipermudah termasuk ngurus naik pangkat, ngurus mutasi, dan beberapa yang lain, dengan digital tentu akan menghindari dari isu-isu korupsi,” papar Azwar Anas.

“Inspektorat tentu kita dorong untuk memperkuat, salah satunya kita dorong untuk tenaga auditor ya sebagaimana permintaan KPK, nanti kita kaji,” ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR Dorong Pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan ASN Kemenkeu

Sebagaimana diketahui, mantan Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo dan eks Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto telah diperiksa oleh KPK lantaran dinilai memiliki harta yang tak wajar.

Terkini, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono juga akan diperiksa harta kekayaannya setelah rumah mewahnya viral dan diperbincangkan publik di media sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia Jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com