Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2023, 23:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra semakin menegaskan sikap partainya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

Pernyataan Yusril yang dimaksud soal sistem proporsional terbuka tidak pro terhadap ideologi partai politik. Hal ini membuat partai politik mengalami kemunduran struktural.

"Dengan sikap Prof Yusril tersebut, maka makin jelas bagaimana PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai partai ideologi," kata Hasto kepada Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

“Kami menempuh jalan ideologi, sementara yang lain jalan liberalisme," ujarnya lagi.

Baca juga: Yusril: Partai Ideologis Hanya PDI-P dan PBB, Sisanya Pragmatis

Hasto mengakui, jalan yang ditempuh PDI-P sebagai partai ideologi tentu tidak mulus dan menemui jalan terjal.

Akan tetapi, ia meyakini bahwa PDI-P kokoh pada prinsip mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

Menurutnya, sistem pemilu tertutup mencegah lahirnya calon anggota legislatif (caleg) yang hanya bermodal popularitas dan kekayaan.

"Sebab, menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini, dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik," ujarnya.

"Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto lagi.

Baca juga: Yusril Anggap Majelis Hakim PN Jakpus Keliru Hukum KPU Tunda Pemilu dalam Gugatan Perdata

Hasto mengatakan, dari proporsional tertutup, partai politik akan mencari sosok caleg yang bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi.

Sementara itu,  jika proporsional terbuka modalnya adalah popularitas dan kekayaan.

“Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepakbola, kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme dan ada partai karena ambisinya. Lalu, ambil jalan pintas merekrut isteri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan kelemahan dan kekurangan sistem proporsional terbuka. Salah satunya caleg yang lahir secara instan.

Hal itu berakibat pada rendahnya tingkat kepuasan terhadap partai politik dan lembaga legislatif.

"(Parpol dan lembaga legislatif) selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya. Mengapa? Sebab, pragmatisme politik merajalela," kata Hasto.

Baca juga: PPP Berharap PDI-P Gabung supaya KIB Jadi Kekuatan Besar

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menganggap bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang telah diterapkan Indonesia sejak 2004 membuka sisi gelap sistem ini.

Menurut Yusril, sistem proporsional terbuka telah melemahkan partai politik secara struktural.

"Partai politik tidak lagi mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur, pendidikan, dan partaisipasi politik yang benar," kata Yusril ketika memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi terkait sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/3/2023).

Usai memberikan keterangan, Yusril mengungkapkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk.

Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Tanggapi Yusril, PPP: Enggak Ada Parpol Murni Jualan Ideologi...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com