Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/03/2023, 13:45 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut tidak senang terhadap capaian Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam paparan acara penandatanganan komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023/2024.

"Kita sudah mendapatkan laporan tentang hasil IPK. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, Presiden tidak happy dengan kondisi itu," kata Moeldoko di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Peneliti UGM: Pelemahan KPK Picu Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Atas capaian tersebut, kata Moeldoko, Presiden Jokowi menyampaikan tiga pesan. Pertama, capaian IPK dapat menjadi perhatian seluruh pihak.

Dari pesan tersebut, Moeldoko menilai, aksi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang tengah dijalankan ini bisa menjadi evaluasi bersama.

"Aksinya harus mudah dipahami dan jangan seremonial belaka. Seperti tadi, ini seremonial. Tetapi saya mennginginkan setelah pulang dari sini, barang itu diedarkan, disampaikan kepada seluruh jajaran," kata eks Panglima TNI itu.

Pesan kedua dari Kepala Negara, lanjut Moeldoko, aksi pemberantasan korupsi harus terasa kebaruannya.

Moeldoko berpandangan, perlu ada cara baru yang lebih efektif dan nyata dalam menyelesaikan masalah secara konkret terkait praktik rasuah.

Baca juga: Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Ketiga, lanjut dia, aksi pencegahan korupsi harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan IPK, indeks efektivitas pemerintah, dan indeks perilaku antikorupsi.

"Saya kira teman-teman sekalian sepakat hasil IPK ini perlu direspons sungguh-sungguh," tutur Moeldoko.

Sebagai informasi, Transparency International Indonesia (TII) telah merilis corruption perception index (CPI) atau IPK Indonesia yang merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022.

Selain itu, Indonesia juga berada di posisi ke 110, turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Izin Blusukan, Ganjar Pranowo: Saya Akan Jadi Selonong Boy

Minta Izin Blusukan, Ganjar Pranowo: Saya Akan Jadi Selonong Boy

Nasional
Jokowi Cawe-cawe Pilpres, Eks Ketua MK: Ini Pasti Banyak Masalah

Jokowi Cawe-cawe Pilpres, Eks Ketua MK: Ini Pasti Banyak Masalah

Nasional
Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Etika Bernegara Dipersoalkan

Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Etika Bernegara Dipersoalkan

Nasional
Hasto: Presiden Cawe-cawe Demi Menjaga Loncatan Kemajuan

Hasto: Presiden Cawe-cawe Demi Menjaga Loncatan Kemajuan

Nasional
Lewat Pantun, Hasto Singgung Capres Lain yang Hanya Sekadar Janji

Lewat Pantun, Hasto Singgung Capres Lain yang Hanya Sekadar Janji

Nasional
Di Depan Ganjar, Hasto Sebut Ada Sosok Capres yang Klaim Dekat dengan Jokowi

Di Depan Ganjar, Hasto Sebut Ada Sosok Capres yang Klaim Dekat dengan Jokowi

Nasional
Disentil Airlangga soal Jalan Rusak, Gubernur Lampung: Sudahlah...

Disentil Airlangga soal Jalan Rusak, Gubernur Lampung: Sudahlah...

Nasional
Denny Indrayana: Moeldoko Tak Punya KTA, Kok Bisa Klaim Syarat Jadi Ketum Demokrat?

Denny Indrayana: Moeldoko Tak Punya KTA, Kok Bisa Klaim Syarat Jadi Ketum Demokrat?

Nasional
Hasto Sebut Ada Parpol yang Akan Umumkan Dukung untuk Ganjar: Jumat Depan

Hasto Sebut Ada Parpol yang Akan Umumkan Dukung untuk Ganjar: Jumat Depan

Nasional
Hasto Klaim Sudah Ada Dialog Antara Mega dan Jokowi sebelum Tetapkan Ganjar Capres

Hasto Klaim Sudah Ada Dialog Antara Mega dan Jokowi sebelum Tetapkan Ganjar Capres

Nasional
Soal Capres Golkar, Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi

Soal Capres Golkar, Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi

Nasional
Usai Temui Relawan Jokowi, Ganjar Kini Hadiri Konsolidasi PDI-P DKI Jakarta

Usai Temui Relawan Jokowi, Ganjar Kini Hadiri Konsolidasi PDI-P DKI Jakarta

Nasional
Airlangga: Gubernur Lampung Luar Biasa, Dia Viralkan Jalan Rusak, Dapat Rp 800 Miliar

Airlangga: Gubernur Lampung Luar Biasa, Dia Viralkan Jalan Rusak, Dapat Rp 800 Miliar

Nasional
Airlangga Tugaskan Ridwan Kamil Menangkan Jabar-Banten-DKI: Sisanya Golkar

Airlangga Tugaskan Ridwan Kamil Menangkan Jabar-Banten-DKI: Sisanya Golkar

Nasional
Airlangga Klaim Caleg PDI-P Juga Ingin Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Airlangga Klaim Caleg PDI-P Juga Ingin Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com