JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi pemberitaan terpopuler di Kompas.com pada Selasa (7/3/2023).
Ada juga terkait Partai Nasdem dan Demokrat yang mulai menunjukkan resistensi usai PKS ingin mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Berikutnya, Partai Prima meminta supaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tahan diri untuk tak berkomentar.
Berikut ulasan selengkapnya:
Kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo bakal menyeret nama-nama lain pegawai pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya hari ini, Selasa (7/3/2023).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK akan memeriksa eks pejabat Bea dan Cukai terlebih dahulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael.
“Tapi yang kita pastikan, besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” kata Pahala saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).
Baca selengkapnya: Geng Pegawai Ditjen Pajak dalam Pusaran Indikasi Pencucian Uang Rafael Alun
PKS tampak cukup serius ingin mewujudkan duet Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kemungkinan itu pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi, 23 Februari lalu.
Terbaru, dorongan juga disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyatakan bakal sujud syukur jika pasangan pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 itu bisa bersama kembali.
Namun, Mardani menyadari masih banyak hambatan untuk dapat mengusung Anies-Sandi.
“Posisi saat ini masih banyak jalan berliku, tapi kekuatan doa dan usaha bisa jadi penentu,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Senin (6/3/2023).
Baca selengkapnya: PKS Ingin Usung Anies-Sandi, Nasdem-Demokrat Tunjukkan Resistensi
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) meminta Menko Polhukam Mahfud MD menahan diri tak mengomentari putusan pengadilan terkait penundaan tahapan Pemilu 2024.
Terlebih, Mahfud dalam komentarnya menuding ada permainan dalam putusan penundaan tahapan Pemilu 2024.
"Kalau seperti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang seharusnya menahan diri untuk tidak mengomentari putusan pengadilan berlogika seperti itu (permainan), wajar dong kami berlogika seperti itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alief Kamal dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (7/3/2023).
Baca selengkapnya: Partai Prima Minta Mahfud Tahan Diri Tak Komentari Putusan Pemilu Ditunda
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.