Dewas Ajak Stakeholder Review New Service Blueprint BPJS Ketenagakerjaan

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi seluruh pesertanya.

Salah satunya melalui New Service Blueprint (New SBP) yang diwujudkan lewat perubahan tampilan kantor cabang dengan membawa konsep green design yang lebih fresh dan hangat sekaligus ramah penyandang disabilitas.

Adapun perubahan ini telah dilakukan secara bertahap mulai bulan Maret 2022 di 325 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain pembaharuan di sektor fisik, aspek people (orang) dan process (proses) juga turut ditingkatkan dengan berfokus pada customer centric. Penampilan dan sikap para petugas yang prima dan konsultatif ditujukan agar memberikan rasa nyaman bagi peserta.

Dari sisi proses, adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Mobile (JMO) berhasil memangkas proses klaim dari lima hari menjadi hanya rata-rata 15 menit. Selain itu, terdapat juga layanan 24 jam per tujuh hari yang siap melayani kebutuhan informasi peserta kapan pun.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Peserta Korban Kebakaran Plumpang

Guna memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mengajak stakeholder untuk berkunjung ke kantor cabang Bandung Suci dan merasakan atmosfer yang disuguhkan lewat tampilan terbaru layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Tak berhenti di situ, kelima stakeholder (pentahelix) yang berasal dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan media juga diminta untuk memberikan pandangannya lewat diskusi panel yang merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut.

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi implementasi kebijakan New SBP ini.

Kemudian, lanjut Zuhri, hasil dari kajian dan pengawasan ini akan memberikan berupa saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi terkait dengan bagaimana New SBP itu untuk ke depannya.

"Hal itu dilakukan agar berjalan lebih efektif lagi dan bisa lebih memberikan efek yang positif untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, karena ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan semesta kepada seluruh pekerja di Indonesia," ungkap Zuhri dalam keterangan persnya, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Kurir Meninggal Saat Antar Paket, Ahli Waris Dapat Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang juga Ketua Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan (KMRIP) Agung Nugroho menyebutkan bahwa dewas ingin memastikan pelaksanaan New SBP telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi terkait dengan people, process maupun physical evidence itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah banyak masukan dari stakeholder ini akan kami sampaikan sebagai saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi," ujar Agung.

Dalam kesempatan tersebut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berpendapat bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan stakeholder dari unsur pentahelix agar dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

"Dari sisi inisiasi dan inovasi sudah banyak perubahannya. Saya kira bisa dilihat dari mulai gedung, penampilan fisik, dan juga bagaimana layanan dilakukan. Saya katakan spirit-spirit dari perusahaan swasta telah masuk di BPJS Ketenagakerjaan yang artinya spirit bagaimana melayani customer sudah terjadi dan itu ciri profesionalisme," ungkap Cecep.

Seraya menutup kegiatan tersebut Zuhri berharap kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pentahelix dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat pekerja memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Saya berpesan kepada kepala kantor untuk secara rutin bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pentahelix, sehingga terjalin persamaan persepsi dan semangat untuk bisa memastikan bahwa semua pekerja di republik ini, baik pekerja formal atau informal terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan wujud negara hadir dalam menyejahterakan pekerja Indonesia," tutup Zuhri.