Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dewas Ajak Stakeholder Review New Service Blueprint BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 07/03/2023, 20:55 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi seluruh pesertanya.

Salah satunya melalui New Service Blueprint (New SBP) yang diwujudkan lewat perubahan tampilan kantor cabang dengan membawa konsep green design yang lebih fresh dan hangat sekaligus ramah penyandang disabilitas.

Adapun perubahan ini telah dilakukan secara bertahap mulai bulan Maret 2022 di 325 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain pembaharuan di sektor fisik, aspek people (orang) dan process (proses) juga turut ditingkatkan dengan berfokus pada customer centric. Penampilan dan sikap para petugas yang prima dan konsultatif ditujukan agar memberikan rasa nyaman bagi peserta.

Dari sisi proses, adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Mobile (JMO) berhasil memangkas proses klaim dari lima hari menjadi hanya rata-rata 15 menit. Selain itu, terdapat juga layanan 24 jam per tujuh hari yang siap melayani kebutuhan informasi peserta kapan pun.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Peserta Korban Kebakaran Plumpang

Guna memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mengajak stakeholder untuk berkunjung ke kantor cabang Bandung Suci dan merasakan atmosfer yang disuguhkan lewat tampilan terbaru layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Tak berhenti di situ, kelima stakeholder (pentahelix) yang berasal dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan media juga diminta untuk memberikan pandangannya lewat diskusi panel yang merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut.

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi implementasi kebijakan New SBP ini.

Kemudian, lanjut Zuhri, hasil dari kajian dan pengawasan ini akan memberikan berupa saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi terkait dengan bagaimana New SBP itu untuk ke depannya.

"Hal itu dilakukan agar berjalan lebih efektif lagi dan bisa lebih memberikan efek yang positif untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, karena ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan semesta kepada seluruh pekerja di Indonesia," ungkap Zuhri dalam keterangan persnya, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Kurir Meninggal Saat Antar Paket, Ahli Waris Dapat Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang juga Ketua Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan (KMRIP) Agung Nugroho menyebutkan bahwa dewas ingin memastikan pelaksanaan New SBP telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi terkait dengan people, process maupun physical evidence itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah banyak masukan dari stakeholder ini akan kami sampaikan sebagai saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi," ujar Agung.

Dalam kesempatan tersebut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berpendapat bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan stakeholder dari unsur pentahelix agar dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

"Dari sisi inisiasi dan inovasi sudah banyak perubahannya. Saya kira bisa dilihat dari mulai gedung, penampilan fisik, dan juga bagaimana layanan dilakukan. Saya katakan spirit-spirit dari perusahaan swasta telah masuk di BPJS Ketenagakerjaan yang artinya spirit bagaimana melayani customer sudah terjadi dan itu ciri profesionalisme," ungkap Cecep.

Seraya menutup kegiatan tersebut Zuhri berharap kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pentahelix dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat pekerja memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Saya berpesan kepada kepala kantor untuk secara rutin bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pentahelix, sehingga terjalin persamaan persepsi dan semangat untuk bisa memastikan bahwa semua pekerja di republik ini, baik pekerja formal atau informal terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan wujud negara hadir dalam menyejahterakan pekerja Indonesia," tutup Zuhri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com