Pakar Ungkap Urgensi UU Buat Jerat Pejabat dengan Harta Tak Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dorongan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya segera membuat undang-undang yang memuat sanksi pidana bagi para aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara yang mempunyai harta kekayaan tidak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth) terus disuarakan.

Kekayaan tak wajar mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, terungkap setelah anaknya, Mario Dandy Satrio (20), menjadi tersangka penganiayaan terhadap D (17). Kasus itu tengah menjadi sorotan masyarakat.

Dari pemeriksaan terungkap ternyata terdapat indikasi Rafael menyembunyikan harta kekayaannya. Bahkan diduga dia menggunakan kuasa atau perantara buat menyamarkan harta kekayaannya dalam berbagai bentuk menggunakan konsultan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sudah mendeteksi transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003 silam.

Baca juga: KPK Dalami Harta Rafael yang Tak Didata dalam LHKPN

Menurut ahli hukum pidana Todung Mulya Lubis, pemerintah dan DPR sudah seharusnya merumuskan sanksi pidana bagi ASN atau pejabat negara yang mempunyai kekayaan tak wajar dan diduga terindikasi hasil tindak kejahatan.

Sebab jika dibiarkan maka celah hukum itu akan terus dimanfaatkan para ASN dan pejabat nakal.

"Selama tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hedonisme atau kekayaan yang tidak wajar semacam ini maka tidak bisa dipidanakan," kata Todung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Menurut Todung wajar jika masyarakat mempertanyakan harta kekayaan pejabat publik yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan. Sebab gaji para pejabat publik itu juga dibayar dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Baca juga: Angin Prayitno Aji Sebut Kenal dengan Rafael Alun, Tak Tahu Ada “Geng” di Ditjen Pajak

"Di sinilah undang-undang itu diperlukan. Undang-undang kan perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap pejabat kan," ucap Todung.

Menurut Todung, mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga seharusnya menjadi kendali supaya setiap pejabat negara bisa mempertanggungjawabkan asal-usul hartanya.

Todung menyampaikan, jika seorang harta kekayaan ASN atau pejabat negara naik secara drastis maka lembaga yang bertugas mengawasi patut mencurigai.

"Ketika kekayaan itu naik secara drastis di luar kewajaran ya harusnya ada audit ke yang bersangkutan. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana kan kemudian bisa ditindaklanjuti atau disidik. Tapi memang lebih bagus kalau ada undang-undang yang mengatur pidana kekayaan yang tidak wajar," ujar Todung.

Diberitakan sebelumnya, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp 56,1 miliar menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio (20) melakukan penganiayaan terhadap D (17), yang merupakan anak seorang pengurus GP Ansor.

Baca juga: Kemenkeu Sudah Periksa Transaksi di Enam Perusahaan yang Sahamnya Dimiliki Rafael Alun

Kebiasaan Mario memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial lantas terkuak oleh warganet.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003.