Periksa Kakak Nia Ramadhani, KPK Usut Dugaan Aliran Dana Pengadaan Lahan Pulogebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang terkait korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur kepada kakak artis Nia Ramadhani, Judistira Hermawan.

Judistira merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi Partai Golkar.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Judistira diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pada Senin (6/3/2023).

“Terkait dugaan aliran uang ke beberapa pihak terkait saat proses pengusulan anggaran tersebut berjalan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: KPK: Kerugian Negara dalam Pengadaan Lahan Pulogebang Ratusan Miliar, Lebih Tinggi dari Kasus Munjul

Selain itu, penyidik juga mengorek pengetahuan Judistira mengenai usulan anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya.

Usulan terkait pengadaan lahan di Pulogebang diketahui dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

Ditemui usai menjalani pemeriksaan, Judistira mengatakan telah menyampaikan apa yang ia ketahui terkait persoalan Pulogebang.

Ia juga membenarkan bahwa ruangannya turut digeledah saat tim penyidik KPK menggelar operasi paksa beberapa waktu lalu.

Baca juga: Periksa Eks Anggota DPRD di Kasus Pengadaan Lahan Pulogebang, KPK Dalami Aliran Uang

Menurut dia, penyidik tidak mengambil berkas apapun di ruangannya.

“Iya termasuk sempat digeledah,” tutur dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Ali mengatakan, KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.

“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan korupsi untuk pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur oleh Perumda SJ (Sarana Jaya),” ujar Ali, Jumat (15/7/2022) lalu.

Kendati demikian, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Notaris.

Pada 17 Januari lalu, KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.