Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jika Pencapresan Dikuasai “Bohir”, Pemerintah Akan Dikelola dari Belakang Layar

Kompas.com - 04/03/2023, 06:07 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menekankan pentingnya pemerintah mengatur mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara lebih sistematis.

Hal itu guna menghindari aktor-aktor lain dalam proses tahapan pemilu, termasuk pembiayaan pencalonan presiden.

“Karena kalau tidak diatur mekanismenya, nanti kita tidak bisa menghindari aktor-aktor lain dalam politik,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR itu mencontohkan koalisi yang terbentuk karena dipaksakan.

Baca juga: Dulu Tukang Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Enggak Ada Amplop Coklat Masak Disuruh Maki-maki?

“(Koalisi terbentuk) bukan karena tokoh dan gagasan, tetapi karena lebih ada sponsor yang menyepakati tokoh tersebut dan pasangan tokoh tersebut dalam pemilu,” kata Fahri.

Sponsor inilah, lanjut Fahri, yang kemudian membayar tiket ke partai-partai dan mengatur pembiayaan kampanye.

Apabila demokrasi Indonesia banyak masuk uang haram, kata dia, dapat dipastikan pemerintah selanjutnya sebagian besar dikelola dari belakang layar oleh orang-orang yang selama kampanye menginvestasikan uang yang besar.

“Dapat kita pastikan pemerintah yang dalam masa datang itu sebagian besar dikelola dalam belakang layar,” tutur Fahri.

“Padahal kita mau sebenarnya ruang publik ini terbuka. Kalau tidak, politik itu akan dibawa ke belakang layar, 'eh kamu masih punya utang, ambil keputusan ini'. Nah itu tidak boleh,” kata Fahri lagi.

Maka dari itu, Fahri berharap pemerintah atau penyelenggara pemilu bisa mengatur mekanisme setransparan mungkin.

Baca juga: Fahri Hamzah Bilang Ada Kelompok Marah yang Mau Dilayani Anies Baswedan

“Tidak perlu SK atau perjanjian jual beli di belakang layar, utang piutang dan sebagainya,” ucap Fahri.

“Sumbangan sudah diatur, individu boleh nyumbang berapa, corporate bisa nyumbang berapa,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Nasional
KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

Nasional
KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

Nasional
MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

Nasional
Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Nasional
3 Hakim MK 'Dissenting Opinion', Mahfud: Jadi Sejarah...

3 Hakim MK "Dissenting Opinion", Mahfud: Jadi Sejarah...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com