Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Tiap Hari Pemerintah Bilang Ekonomi Bagus, Lho Kok Ujug-ujug Perpanjangan?

Kompas.com - 03/03/2023, 17:41 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPR, angkat bicara terkait isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang muncul belakangan ini.

Menurut Fahri, itu semua bisa terjadi apabila ada situasi darurat di negeri ini. Ia mencontohkan seandainya terjadi perang.

“Kalau perpanjangan itu hanya mungkin kalau tiba-tiba besok di kawasan ini ada perang atau negara kita diserang oleh pasukan asing, sehingga kita tidak bisa melakukan persiapan pemilu, tetapi kita mempersiapkan persenjataan untuk menghadapi serangan lawan. Mungkin itu bisa menunda pemilu,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Fahri menyebutkan bahwa kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja.

Baca juga: Dulu Tukang Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Enggak Ada Amplop Coklat Masak Disuruh Maki-maki?

Oleh karena itu, ia kaget dengan munculnya isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu pada saat ini.

“Tiap hari pemerintah memuji perekonomian kita baik, prestasi negara bagus, kepuasan kepada pemerintah bagus, lah kok ujug-ujug perpanjangan?" kata dia.

“Perpanjangan kan kalau ada darurat. Kalau kondisinya membaik ya bukan perpanjangan, itu pewarisan,” ujar Fahri.

Terlebih, kata Fahri, menunda pemilu bukan perkara mudah karena juga harus mengubah Undang-Undang Dasar RI 1945.

Dalam UUD disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Kan itu tidak mudah. Itu harus mengubah UUD. Mengubah UUD kan tidak bisa mendadak,” kata Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Tepis Anggapan Anies Musuhnya Jokowi: Its Not True!

Fahri juga meminta kepada Istana Negara tidak melayani isu perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Biarlah orang itu cuap-cuap di media sosial. Itu enggak papa. Tetapi jangan kemudian dilayani oleh istana, enggak perlu. Nanti nganggapnya serius,” ujar Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Nasional
KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

Nasional
KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

Nasional
MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

Nasional
Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com