Dulu Tukang Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Enggak Ada "Amplop Coklat" Masak Disuruh Maki-maki?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekarang berani mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fahri mencontohkan saat ia masih menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Posisi sebagai wakil rakyat membuat dirinya harus menjadi oposisi.

“Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikan imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu orang bilang “Fahri ini berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi”, bukan berani, harus,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Oleh negara, lanjut Fahri, ia diberi kekebalan agar pernyataannya tidak bisa dipidana.

Baca juga: Fahri Hamzah Tepis Anggapan Anies Musuhnya Jokowi: Its Not True!

Fahri menyebutkan bahwa ia sering dilaporkan ke polisi buntut pernyataannya.

“Saya bilang “enggak bisa”. Anggota dewan itu kalau ngomong enggak boleh dipidana. Omongan itu adalah pengawasan dia yang oleh rakyat disuruh, oleh karena itu dia harus dikasih kekebalan,” tutur Fahri.

Justru dengan posisinya sekarang, ia lebih memilih mengkritik DPR atau DPD RI karena dianggapnya ‘memble’ terhadap pemerintah.

Baca juga: Fahri Hamzah: Nasdem Mau Lawan Jokowi tapi Masih di Dalam Pemerintah, Terus Gimana?

Fahri menyatakan bahwa tugas wakil rakyat adalah mengkritik pemerintah, terlebih mereka mendapatkan gaji dari rakyat.

“Jangan kemudian kita (saya) yang sudah pensiun, enggak punya kekebalan, enggak dapat gaji. Kalau dulu setiap tanggal 1 ada amplop coklat itu. Tenang kita sebulan hidup dengan amplop coklat. Sekarang enggak ada amplop coklat masak disuruh maki-maki pemerintah juga?” kata staf ahli MPR periode 1999-2002 itu.

“Kan kita cari makan sendiri. Itu yang sudah kita pilih yang kerja dong,” ucap Fahri.