Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2023, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekarang berani mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fahri mencontohkan saat ia masih menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Posisi sebagai wakil rakyat membuat dirinya harus menjadi oposisi.

“Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikan imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu orang bilang “Fahri ini berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi”, bukan berani, harus,” ujar Fahri dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (2/3/2023).

Oleh negara, lanjut Fahri, ia diberi kekebalan agar pernyataannya tidak bisa dipidana.

Baca juga: Fahri Hamzah Tepis Anggapan Anies Musuhnya Jokowi: Its Not True!

Fahri menyebutkan bahwa ia sering dilaporkan ke polisi buntut pernyataannya.

“Saya bilang “enggak bisa”. Anggota dewan itu kalau ngomong enggak boleh dipidana. Omongan itu adalah pengawasan dia yang oleh rakyat disuruh, oleh karena itu dia harus dikasih kekebalan,” tutur Fahri.

Justru dengan posisinya sekarang, ia lebih memilih mengkritik DPR atau DPD RI karena dianggapnya ‘memble’ terhadap pemerintah.

Baca juga: Fahri Hamzah: Nasdem Mau Lawan Jokowi tapi Masih di Dalam Pemerintah, Terus Gimana?

Fahri menyatakan bahwa tugas wakil rakyat adalah mengkritik pemerintah, terlebih mereka mendapatkan gaji dari rakyat.

“Jangan kemudian kita (saya) yang sudah pensiun, enggak punya kekebalan, enggak dapat gaji. Kalau dulu setiap tanggal 1 ada amplop coklat itu. Tenang kita sebulan hidup dengan amplop coklat. Sekarang enggak ada amplop coklat masak disuruh maki-maki pemerintah juga?” kata staf ahli MPR periode 1999-2002 itu.

“Kan kita cari makan sendiri. Itu yang sudah kita pilih yang kerja dong,” ucap Fahri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com