Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Kekayaan Rafael 2022 Meningkat, Tambah Mobil Land Cruiser

Kompas.com - 03/03/2023, 14:06 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, kekayaan eks Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo bertambah dengan adanya mobil mewah Land Cruiser.

Adapun harta kekayaan tersebut tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2022 yang telah diinput Rafael ke sistem KPK.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan LHKPN tersebut sedang diverifikasi.

Baca juga: Anggota DPR Yakin KPK Bakal Bongkar Asal Usul Kekayaan Ganjil Rafael Alun

“Belum saya lihat totalnya. Lagi diverifikasi. (Land Cruiser) bekas kayaknya,” kata Pahala saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Pahala menyampaikan, harta Rafael dalam LHKPN periodik 2022 tidak bertambah signifikan. 
“Ada penambahan kendaraan, yang Land Cruiser, ada disitu,” ujar Pahala.

KPK mengklarifikasi harta kekayaan Rafael dengan hati-hati. Menurut Pahala, KPK tak percaya begitu saja atas klaim Rafael.

Pemeriksaan dilakukan dengan verifikasi data transaksi perbankan dan lainnya.

Meski demikian, sejauh ini pemeriksaan KPK belum sampai pada tahap pembuktian asal usul harta kekayaan Rafael.

Menurut dia, pemeriksaan harta kekayaan berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan bagian Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

“Namanya juga klarifikasi. Kamu jangan bayangin mukanya seram-seram, enggak,” ujar Pahala.

Baca juga: KPK Tahu Ahmad Saefudin yang Disebut Pemilik Rubicon Mario Dandy Cleaning Service

Rafael dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait sumber harta kekayaannya di KPK yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya pada Rabu (1/3/2023).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menyatakan telah melaporkan indikasi pencucian uang Rafael dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) 2012.

LHA itu berisi data transaksi ganjil Rafael sejak 2003.

Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut, KPK harus menemukan predicate crime atau pidana pokok yang menjadi sumber pencucian uang Rafael.

Dalam kasus korupsi, predicate crime tersebut bisa berupa pemberian atau suap dan gratifikasi.

“Dicari dulu pidana pokoknya, kan begini, pencucian uang harus ada dulu pidana pokoknya,” kata Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com