Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Jangan Politisasi Dana Bantuan Sosial

Kompas.com - 01/03/2023, 09:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KABAR gembira. Laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengabarkan bahwa alokasi anggaran perlindungan sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 476 triliun.

Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi atau penyerapan dana bantuan sosial (bansos) pada APBN 2022 yang tercatat sebesar Rp 461,6 triliun. Ada kenaikan 3,1 persen sebesar Rp 14,4 triliun.

Kabar gembira ini, di sisi lain, teriring pula pertanyaan: mengapa saat-saat dinamika politik jelang Pemilu 2024 menaik? Apakah ini semacam kebijakan populis?

Berdasarkan kisah Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019 bahwa pada tahun-tahun politik, kebijakan anggaran biasanya punya pola yang sama: pemberian bansos untuk menarik simpati masyarakat.

Pada titik ini kemungkinan besar bisa tereksploitasi sebagai alat kontrol politik demi memanen suara.

Sehubungan dengan hal itulah lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun agar tidak dijadikan kebijakan populis menjelang Pemilu 2024.

Hal ini untuk tepat sasaran terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat.

Pergeseran nilai bantuan

Dana bantuan yang dipolitisasi bisa menjadi “alat” yang dipertukarkan. Untuk sebagian kalangan masyarakat –terutama lapisan bawah—alat ini demikian dibutuhkan untuk mengatasi sejumlah persoalan riil. Dana ini dikonsumsi menjadi menu yang lezat.

Dana bantuan sosial yang dikaji dalam sejumlah risalah dan telaah, telah menunjukan bahwa hal ini bisa “menjinakkan” masyarakat dengan bantuan sosialiasi terselebung.

Maka di luar dana resmi dari negara pun, dana perorangan atau dana kolektif dalam sebuah partai politik digunakan pula menjadi alat yang memesona untuk mempermudah mengumpulkan jumlah suara pemilih.

Tapi tidak boleh serampangan disebut sebagai alat pembayaran –walau secara halus mungkin saja iya.

Apa yang pernah dikatakan sang bankir dari Amerika Serikat, Ziad K. Abdelnour, bahwa "Jadilah cukup kuat untuk berdiri sendiri, cukup pintar untuk mengetahui kapan Anda membutuhkan bantuan,” sangat mendebarkan untuk kontek masyarakat di tahun politik ini.

Dengan begitu konsepsi dari sana yang terjadi, bahwa program bantuan sosial yang dieksplorasi sebagai bagian terselubung kampanye menyasar ke masyarakat bawah karenanya tanpa bisa disebut ilegal. Walau setelah itu, program tersebut menguap begitu saja.

Program bantuan sosial dari negara, oleh broker politik bisa dimainkan sebagai suatu cara pendekatan ke basis-basis pemilih.

Kata basis-basis pemilih akan menjadi sama dengan “kesetiaan” konstituen: maka ini harus dirawat, dipupuk, untuk kemudian saatnya dipetik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com