Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Berharap Arab Saudi Berinvestasi di Proyek IKN

Kompas.com - 27/02/2023, 18:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap pemerintah Arab Saudi ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Permintaan itu disampaikan Ma'ruf Amin ketika menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Faisal Abdullah H. Amodi, Senin (27/2/2023).

"Wakil Presiden berharap investasi itu termasuk adalah investasi Arab Saudi di bidang infrasktruktur ke IKN, ke ibu kota negara yang baru," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers, Senin.

Masduki mengatakan, isu perdagangan di antara kedua negara menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Wapres Sebut Reshuffle Bisa Terjadi Usai Menpora Nyatakan Mundur, tapi...

Sebab, pemerintah Arab Saudi kini sedang menggalakkan kerja sama dagang dengan mitra-mitranya, termasuk Indonesia.

"Arab Saudi juga mengemukakan beberapa rencana yang berkait dengan kerja sama-kerja sama antara negara Arab Saudi dan Indonesia ke depan, termasuk dalam hal ini adalah bidang perdagangan," ujar Masduki.

Namun, data menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia-Arab Saudi justru turun dalam tiga tahun terakhir.

"Wakil presiden mengemukakan data bahwa dalam tiga tahun terakhir hubungan perdagangan antara Arab Saudi dan Indonesia, ternyata investasi Arab Saudi dalam tiga tahun terakhir ini menurun," kata Masduki.

Baca juga: Dukung Sri Mulyani soal Rafael, Wapres: Pejabat Hedonis Perlu Diingatkan

Pihak Arab Saudi lalu merespons bahwa penurunan itu terjadi di sektor swasta. Sedangkan perdagangan antarpemerintah masih berada di situasi yang cukup bagus dan intensif.

"Dia berjanji untuk menintensifkan kembali," ujar Masduki.

Selain soal perdagangan, Ma'ruf Amin juga meminta Arab Saudi untuk menambah kuta haji jemaah asal Indonesia.

Sebab, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi masyarakatnya menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapat giliran berangkat haji.

Baca juga: Wapres Sebut Guru Ngaji Harus Dilibatkan untuk Sosialisasikan Stunting

"Diharapkan oleh Wakil Presiden kepada Duta Besar Arab Saudi yang baru ini bagaimana agar kuota Indonesia itu terus ditambah ke depan," kata Masduki.

Ia mengatakan, permintaan untuk meningkatkan kuota haji dari Indonesia pun disanggupi oleh Faisal Abdullah yang akan meneruskannya ke pihak pemerintah Arab Saudi.

Pihak Arab Saudi disebut menyadari bahwa animo umat Islam dari berbagai negara untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, termasuk dari Indonesia.

"Tapi, saya kira permintaan Indonesia sebagai negeri terbesar muslim itu akan sangat diperhatikan," ujar Masduki.

Baca juga: Wapres Minta Arab Saudi Tambah Kuota Jemaah Haji Asal Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com