Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2023, 15:15 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P tampak kian tegas memberikan garis pembatas pada partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Mulanya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu menyampaikan partai banteng tak akan berkoalisi dengan bakal Koalisi Perubahan yang dijajaki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Hal itu kian dipertegas oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," ucap dia.

Baca juga: PKS Sudah Deklarasi Anies, Nasdem-Demokrat Masih Belum Satu Suara

Sementara itu Nasdem, PKS, dan Demokrat juga telah menyiratkan resistensi untuk bekerja sama dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

 

PKS ucapkan selamat tinggal

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selama tinggal pada PDI-P pasca pihaknya resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, Kamis.

“Oke, selamat tinggal,” sebut Aboe ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simaputang, Jakarta Selatan.

Ia mengaku tak ambil pusing dan mempersilahkan masyarakat yang mau menikmati berbagai narasi yang dilontarkan Hasto.

Aboe optimistis banyak pihak akan mendukung PKS dan Anies dalam kontestasi elektoral mendatang.

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Secara Formal, AHY: Lho, Kan Sudah

"Biarkan rakyat menikmati kata-katanya. Biarkanlah negara ini bersama dengan PKS yang dipilih PKS," katanya.

 

Tak perlu khawatir

Sementara, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta PDI-P tak perlu khawatir dengan bakal Koalisi Perubahan.

Menurutnya, jika PDI-P dan pemerintah saat ini telah merasa sudah memperjuangkan perubahan tak perlu kebakaran jenggot dengan semangat tiga parpol pengusung Anies.

“Yang biasanya alergi, dan khawatir dengan perubahan itu adalah kelompok-kelompok pendukung status quo,” tutur Herzaky dihubungi Jumat (17/2/2023).

Ia menilai pemerintahan saat ini tak cukup menyejahterakan masyarakat karena berbagai harga bahan pokok meningkat.

Begitu pun, lanjut dia, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang mengalami penurunan dari posisi 38 ke peringkat 34.

Baca juga: Sebut Biayai Safari Politik Anies, Nasdem: Dia Tak Punya Duit, Tidak Korupsi

Herzaky mengeklaim, kondisi penegakan korupsi lebih baik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Padahal SBY berhasil meningkatkan dari 20 di 2004 ke 34 di tahun 2014,” papar dia.

 

Nasdem tak ambil pusing

Kemudian Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie enggan ambil pusing atas sikap PDI-P.

Ia menyatakan menghormati sikap politik partai banteng itu.

Namun Effendi mengingatkan, jelang Pemilu 2024 lebih baik parpol memberikan narasi positif ketimbang perpecahan.

“Menawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Bukan mengumbar caci maki, dan fitnah,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Wapres Kukuhkan Enam Anggota Badan Pengarah Papua

Nasional
Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Puan Maharani Susul Pengurus DPP PDI-P ke Kantor DPP PPP, Bahas Pemenangan Ganjar

Nasional
Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Windy Idol Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Dugaan Suap di MA

Nasional
KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

KSP Sebut Jokowi Sudah Dengar soal Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com