Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Tak Pernah Biaya Usung Capres sebagai Utang, Nasdem: PDI-P Sudah Merasakan

Kompas.com - 24/02/2023, 22:36 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim tak pernah mencatat biaya pengusungan calon presiden (capres) sebagai hutang.

Ia mengatakan, PDI-P mestinya memahami sikap politik Nasdem itu karena telah bekerja sama untuk memenangkan Presiden Joko Widodo.

“Nasdem itu tidak punya riwayat mengusung paslon, ketika ada pembiayaan dalam proses pencalonan tersebut kemudian mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan,” papar Ali pada Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Capres secara Resmi: Ini Bukan Keputusan Main-main

“Saya pikir teman-teman PDI-P sudah merasakan betul bagaimana berkoalisi dengan Nasdem selama dua kali pencalonan Pak Jokowi,” sambungnya.

Ia menyampaikan, Nasdem tak pernah melihat figur capres dari kemampuan materinya, termasuk saat mengusung Anies.

“Termasuk juga Pak Anies, selama ini berkeliling bersama Nasdem, tentu Nasdem menyadari itu ada konsekuensi logis dari proses pencalonan Pak Anies,” sebut dia.

Ali pun mengungkapkan Anies juga tak punya cukup biaya untuk melakukan sosialisasi politik ke berbagai wilayah.

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Sikap Resmi Demokrat Usung Anies

Meskipun, ia merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang baru saja menyelesaikan tugasnya.

“Kami menyadari betul Anies maju jadi capres memang dia tak punya duit, karena (meski) mantan gubernur, tapi Pak Anies bukan pejabat yang punya mentalitas korupsi,” imbuh dia.

Diketahui Anies bersama Nasdem telah melakukan serangkaian safari politik ke sejumlah wilayah di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto kemudian menanggapi kunjungan Anies itu.

Menurutnya, capres yang akan dipilih oleh PDI-P tak akan dibiarkan melakukan sosialisasi politik sendiri. Tapi bakal ditemani oleh partai.

"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com